Canberra,LiputanIslam.com-Australia merubah sikapnya terkait solusi untuk mengakhiri krisis Suriah. Julie Bishop, Menlu Australia, menyatakan, Bashar al-Assad harus menjadi bagian dari solusi politik untuk mengakhiri konflik Suriah.
IRNA melaporkan, pernyataan ini disampaikan Bishop bersamaan dengan dimulainya perundingan damai Suriah di Jenewa, Swiss. Sebagaimana perundingan-perundingan lalu di Jenewa dan dua perundingan di Astana, Khazakstan, belum ada hasil jelas yang bisa dibayangkan dari pertemuan Jenewa yang dimulai Kamis (23/2) lalu.
Menurut channel SBS, sebelum ini Australia selalu menentang al-Assad. Di masa pemerintahan Obama, Canberra berpendirian bahwa al-Assad harus lengser agar kedamaian bisa kembali ke Suriah.
Namun, setelah bertemu dengan para pejabat kabinet Trump, Menlu Australia mengumumkan perubahan sikapnya terkait Suriah.
Ketua Bidang Diplomasi Australia saat berada di London pekan lalu mengatakan,”Kendati al-Assad melakukan sejumlah kesalahan, tapi tidak ada opsi lain kecuali mempertahankannya untuk periode transisi di Suriah.”
“Jelas bahwa al-Assad adalah bagian dari periode transisi Suriah. Syarat lengsernya al-Assad sempat dikemukakan selama beberapa waktu, tapi kini mayoritas negara telah mengabaikan syarat ini. Ada keyakinan bahwa dia didukung Rusia dan harus menjadi bagian dari periode transisi di Suriah,”ungkapnya.
Menurut Bishop, syarat lengsernya al-Assad hanya menjadi sebab tertundanya perundingan untuk mencari solusi politik Suriah.
Perubahan sikap ini membuat Canberra berlawanan dengan London, karena Theresa May, PM Inggris, masih bersikeras bahwa al-Assad bukan bagian dari solusi untuk Suriah.
Perubahan sikap Australia ini juga bisa disebut mengikuti PBB, karena banyak diplomat yang khawatir bahwa pelengseran al-Assad bisa menyebabkan kosongnya kursi kekuasaan di Suriah sebagaimana terjadi di Libya.
Delegasi pemerintah Suriah di Jenewa menyatakan, mereka akan menggunakan setiap peluang dialog untuk melindung rakyat Suriah dan menghentikan pertumpahan darah.
Dalam beberapa perundingan di Jenewa dan Astana sejauh ini, pihak oposisi menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kendali sendiri. Mereka hanyalah pion di tangan negara-negara seperti Turki, Qatar, Saudi, dan AS.
Pihak oposisi yang kini berada di Jenewa bukanlah bagian besar dari kelompok bersenjata di Suriah. Ini menunjukkan bahwa dialog langsung delegasi pemerintah Suriah dengan pihak oposisi tidak banyak membuahkan hasil. Sebab, dua kelompok utama di Suriah, yaitu ISIS dan Jaish al-Fath (al-Nusra) serta sejumlah kelompok lain hingga kini tidak bersedia hadir dalam dialog. Bahkan mereka mengkafirkan dan memboikot kelompok-kelompok lain yang bersedia berunding dengan pemerintah Suriah. (af/presstv)