Kairo, LiputanIslam.com — Rakyat Mesir dari berbagai kalangan, seperti aktivis, mantan pejabat dan politisi mengungkapkan kemarahan atas keputusan Presiden Abdel Fattah el-Sisi yang telah ‘menjual’ dua pulau kepada Arab Saudi.
Kabinet Mesir mengumumkan pada hari Sabtu (9/4/2016) bahwa kedaulatan pulau Tiran dan Sanafir diserahkan kepada Arab Saudi, tak lama setelah kedatangan Raja Salman yang melakukan kunjungan ke Mesir selama lima hari.
Pengumuman yang mengejutkan tak ayal membuat rakyat mesir naik pitam. Pasalnya, pulau-pulau tersebut merupakan milik Mesir selama beberapa dekade.
“Borong, borong. Satu pulau harganya 1 miliar, piramida 2 miliar, dan patung-patung gratis,” tulis Bassem Youssef, aktivis, dengan gaya satire, yang mengecam keputusan Kabinet.
Berbagai kritik terhadap Sisi membanjiri media sosial. Sisi disebut sebagai “Awaad”, mengacu pada karakter yang menjual tanahnya dan membuat malu dalam lagu Mesir Kuno.
Mantan Kepala Otoritas Operasi Militer Mesir, Abdel Munem Said, mengatakan bahwa Tiran dan Sanafir milik Mesir.
Morsi juga mengkritik langkah Sisi dalam wawancaranya dengan Al-Jazeera. Ia menolak menyerahkan walau hanya sebutir debu dari tanah Mesir.
Aksi protes digelar di ibukota Kairo pada hari Minggu, kemarin, untuk menentang keputusan tersebut. Pasukan keamanan menangkap lima aktivis selama protes.
Pengacara Khalid Ali mengajukan gugatan menantang perjanjian, menekankan bahwa pulau-pulau tersebut adalah milik Mesir.
Sementara itu, jurnalis senior Palestina Abdul Bari Atwan mengatakan dalan Rai al-Youm bahwa Arab Saudi berikut kebijakan ekspansionisnya, memiliki tujuan akhir yaitu menguasai daerah-daerah di negara tetangga.
Dia menghubungkan penyerahan kedaulatan dua pulau ini dengan kondisi Mesir yang saat ini lemah baik dalam militer maupun ekonomi.
“Mesir memberikan dua pulau, dan sebagai gantinya, Arab Saudi memberikan dana senilai $20 miliar,” papar Abdul, seperti dilansir Press TV, (11/4/2016).
Menurut Abdul, keputusan tersebut dipicu karena Mesir menghadapi defisit anggaran senilai $43 miliar, hutang luar negeri yang meningkat tajam, pengangguran yang semakin merajalela, penurunan nilai tukar pound Mesir, dan krisis keamanan di Semenanjung Sinai.
Abdul berharap agar Parlemen meratafikasi kesepakatan tersebut. Meskipun mayoritas anggota Parlemen adalah pendukung sisi, namun perjanjian dapat dibatalkan jika ada tekanan yang besar dari rakyat. (ba)