Wina, LiputanIslam.com — Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir mengatakan bahwa pihaknya akan terus mendukung kelompok teroris transnasional beroperasi di Suriah, jika Presiden Bashar al-Assad masih berkuasa.
“Kami akan mendukung proses politik asalkan dia (al-Assad) mundur dari kekuasaan. Atau, kami akan terus mendukung pasukan pemberontak untuk menggulingkan pemimpin Suriah dengan paksa,” ancamnya, seperti dilansir Presstv, (15/11/2015).
Pembicaraan tentang krisis Suriah telah dimulai kemarin, ada perwakilan dari 17 negara, PBB, Uni Eropa dan Liga Arab yang hadir.
Menurut pernyataan resmi yang dikeluarkan pada akhir pertemuan, para diplomat berusaha untuk menemukan solusi untuk krisis Suriah akan berunding lagi satu bulan kemudian. Diharapkan, ada solusi seperti gencatan senjata yang bisa dihasilkan.
Perserta perundingan juga sepakat untuk menetapkan pemerintahan transisi di Suriah selama enam bulan dan akan melakukan pemilihan dalam waktu 18 bulan.
Sebelumnya, perundingan tentang krisis di Suriah digelar yang digelar di Wina pada akhir Oktober, dan para peserta sepakat untuk menghormati persatuan nasional dan kedaulatan nasional Suriah, serta bersama-sama memerangi terorisme di negara-negara Arab.
Namun dalam perundingan tersebut, Arab Saudi bersikeras bahwa al-Assad tidak boleh lagi memimpin Suriah.
Sikapnya ini dikecam oleh Menteri Informasi Suriah, Omran al-Zoubi. Menurut al-Zoubi, Arab Saudi tidak punya hak untuk ikut campur menyelesaikan krisis di Suriah, sementara Arab Saudi sendiri adalah kerajaan yang banyak menumpahkan darah dimana-mana.
“Siapapun yang tidak memiliki solusi bagi proses diplomasi dan politik di Suriah, sebaiknya menutup mulut, tidak perlu ikut campur dalam urusan yang tidak ada kaitan dengan negaranya,” sindir al-Zoubi.
Sementara itu, Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Federica Mogherini, menyebut hasil putaran terakhir perundingan ini sangat baik bagi Suriah.
“Proses definitif dapat dimulai ke arah penyelesaian konflik yang telah berlangsung selama hampir lima tahun di Suriah,”ujar Mogherini.
Sedangkan Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Walter Steinmeier juga mengatakan pertemuan Wina telah menghasilkan kesepakatan untuk mempertemukan pemerintah Damaskus dan pihak oposisi, yang (rencananya) akan melakukan gencatan senjata pada 1 Januari 2016. (ba)