Baghdad,LiputanIslam.com-Menlu Irak menegaskan, kedaulatan negaranya merupakan sebuah garis merah. Dia menekankan bahwa AS tidak boleh memiliki pangkalan militer permanen di Irak.
Dalam statemen Kementerian Luar Negeri Irak, disebutkan bahwa pemerintah Irak berkomitmen menjaga kedaulatannya dan tak akan berbasa-basi dengan siapa pun dalam hal ini.
Ibrahim Jaafari menyebut keberadaan pangkalan militer AS sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negaranya.
“Saat kami minta bantuan, saya berpidato di DK PBB pada 2014. Saya nyatakan bahwa bantuan ini jangan berujung pada pembangunan pangkalan militer di Irak. Pihak lain harus membantu dengan cara yang tidak melanggar kedaulatan dan kemerdekaan Irak,
tegasnya.
Saat ditanya tentang usaha Irak untuk mendekatkan pendapat antara AS dan Iran, Jaafari menjawab,”Jika kedua belah pihak saling bermusuhan, dan Irak menganggap dirinya pantas untuk memberikan bantuan (mediasi), maka kami akan melakukannya dengan segera.” (af/alalam/tasnim)