London, LiputanIslam.com—Pendiri Wikileaks, Julian Assange, menghadiri persidangan ekstradisi pertamanya pada Senin (24/2) kemarin.
Persidangan berlangsung selama enam jam, termasuk istirahat, dan dihadiri oleh Hakim Vanessa Baraitser, wakil dari pemerintah AS, James Lewis QC, dan pengacara Assange, Edward Fitzgerald QC.
Fitzgerald beragumen di depan hakim bahwa permintaan ekstradisi Assange ke AS bermotivasi politik. Permintaan itu merupakan pelanggaran Pasal 41 perjanjian ekstradisi Inggris-AS 2003. Menurutnya, Assange berisiko tinggi bunuh diri jika diekstradisi karena akan menjadi sasaran “perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat” di penjara AS. Konsekuensi ekstradisi bisa “fatal,” katanya.
Fitzgerald juga menudiang pemerintah Donald Trump telah melangsungkan “perang terhadap jurnalis investigatif” dan melabeli media sebagai “musuh masyarakat.” Katanya, Trump ingin menghukum Assange dalam rangka menakut-nakuti para whistleblower lainnya.
Sementara itu, James Lewis beragumen bahwa pembocoran informasi rahasia AS yang dilakukan oleh WikiLeaks telah membuat beberapa jurnalis dan kritikus politik berada dalam bahaya. Namun, ia tidak menyebutkan nama-nama korban yang berada dalam bahaya itu.
Lewis mengatakan, beberapa orang itu telah “menghilang” setelah informasi itu bocor. Meskipun begitu, ia mengaku tidak ada bukti tentang penghilangan paksa tersebut. Dia juga berpendapat, jurnalisme bukan alasan untuk melanggar hukum seperti yang dilakukan Assange.
Di luar ruang pengadilan, ayah Assange, John Shipton, berbicara di depan media bahwa putranya tengah menghadapi “kejahatan tak henti-hentinya” oleh AS dan Inggris. Dia pun menyebutkan kembali laporan Reporter Khusus PBB, Nils Melzer, bahwa Assange telah mengalami “penyiksaan psikologis” dalam waktu yang lama. (ra/rt)