London, LiputanIslam.com — Pemerintah Inggris merilis lisensi ekspor senjata 7,2 juta euro ke Arab Saudi dalam tiga bulan terakhir tahun 2015. Artinya total ekspor senjata ke Saudi sejak negara monarkhi itu menyerang Yaman telah mencapai 2,8 miliar euro.
Tak heran jika pemerintah Inggris diminta untuk menghentikan penjualan senjata ke Saudi oleh berbagai lembaga hak asasi manusia internasional. Panel PBB juga menyerukan hal serupa, mengingat Saudi melakukan pengeboman secara acak yang banyak menewaskan warga sipil Yaman.
Dari laporan yang dirilis, terungkap bahwa Inggris telah mengeluarkan 122 izin untuk ekspor senjata ke Saudi, termasuk lisensi ML4 yang mencakup ekspor granat, bom, dan rudal. Ada juga 8 izin ekspor terbuka yang memungkinkan Angkatan udara Saudi untuk membeli komponen tanpa batas untuk pesawat tempur mereka, tanpa memerlukan izin terpisah.
Menurut The Guardian (19/4/2016), semua pihak komite bidang ekspor senjata telah melakukan penyelidikan penjualan senjata, namun belum mewawancarai Kementrian. Poin yang harus ditanyakan kepada adalah sejauh mana mereka meyakini bahwa Saudi telah melakukan pelanggaran hukum internasioal melalui serangannya terhadap Yaman.
Sebelumnya, Kementrian bersikeras bahwa Saudi sedang melakukan penyelidikan atas kesalahan dalam agresi yang mereka lakukan, dan menunjukkan bahwa operasi tersebut telah didukung oleh PBB.
Bagaimanapun juga, menurut The Guardian, Saudi adalah mitra Inggris yang paling strategis di Timur Tengah. Kerajaan ini juga merupakan pembeli senjata dalam jumlah besar, sehingga tentu saja, hal ini sangat menguntungkan bagi pemerintah ataupun koorporasi senjata Inggris.
Andrew Smith dari Campaign Against Arms Trade (CAAT) mengutuk keras pengeboman yang dilakukan Saudi terhadap Yaman yang telah menewaskan ribuan orang. “Inggris telah menyediakan pesawat tempur dan bom yang merupakan pusat dari kehancuran. Penjualan senjata terus meningkat, dan pemerintah tidak kritis atas dukungannya kepada Saudi.”
CAAT dan pengacaranya di Leigh Day telah mengajukan judicial review terhadap penjualan senjata. Mereka meminta Department for Business untuk menangguhkan semua lisensi yang masih ada dan menghentikan pemberian izin lebih lanjut untuk ekspor senjata ke Saudi. “Harus diselidiki dengan seksama apakah ekspor senjata tersebut kompatibel dengan undang-undang Inggris dan Uni Eropa,” papar Smith.
Juru bicara urusan luar negeri dari Liberal Democrats juga menyatakan kecamannya. “Dibandingkan mengadopsi kebijakan luar negeri presumption of denial, Inggris lebih suka membiarkan senjatanya diberikan ke Saudi, yang digunakan untuk mengebom warga sipil tanpa pandang bulu, yang telah melanggar hukum kemanusiaan internasional.” (ba)