Beirut,LiputanIslam.com-Dalam wawancara dengan Fars, Wasekjen Hizbullah, Naim Qasim berbicara tentang krisis politik Lebanon saat ini, terutama setelah berakhirnya masa jabatan kepresidenan Michel Aoun.
Menurut Qasim, krisis ini disebabkan banyak faktor. Di antaranya adalah esensi sistem politik kesukuan serta kebijakan ekonomi-pembangunan selama 3 dekade terakhir, banyaknya korupsi, dan campur tangan terus menerus AS.
Qasim lalu mengkritik intervensi Dubes Saudi dalam urusan besar dan kecil Lebanon. Ia berkata,”Dia ingin mengisi kekosongan politik setelah berhentinya masa jabatan PM al-Hariri. Dubes Saudi berusaha campur tangan dalam semua urusan. Hal ini berlawanan dengan kepentingan Lebanon dan rakyatnya.”
Ia menambahkan, langkah pertama reformasi Lebanon adalah memilih Presiden. Langkah kedua adalah membentuk Pemerintahan, dan langkah ketiga adalah mengesahkan proyek penyelamatan negara, termasuk pembenahan sistem ekonomi dan pasokan energi.
Sehubungan dengan kesepakatan penentuan batas bahari, Qasim menjelaskan bahwa AS sebagai mediator telah menekan Israel selama berlangsungnya perundingan, sebab Washington menyadari kesungguhan Hizbullah dan tahu bahwa Tel Aviv dalam tahap ini tidak bisa meraih tujuannya jika perang meletus.
Qasim menyatakan, AS berusaha memaksakan syarat-syaratnya atas Lebanon demi kenyamanan Israel. Sikap Hizbullah dalam kesepakatan terbaru soal penentuan batas bahari tidak disukai AS, Saudi, atau pihak-pihak lain.
“Resistansi adalah perisai sejati bagi kekuatan Lebanon. Capaian-capaian besar kubu Resistansi tidak selaras dengan pandangan-pandangan AS-Saudi. Sebab itu, mereka berusaha mengakhiri peran Resistansi. Namun hal itu sudah berlalu, sebab capaian-capaian Hizbullah telah menjadikannya sebagai kebutuhan mendesak untuk Lebanon,”kata Qasim. (af/fars)