Mosul,LiputanIslam.com-Pasukan relawan rakyat Irak, Hashd al-Shaabi, menolak laporan dari Badan Pengawas HAM. Laporan ini menyinggung pemaksaan yang dilakukan anggota kelompok relawan ini terhadap warga sipil.
Badan ini mengklaim, Hashd al-Shaabi menggunakan jasa warga sipil dalam perang, padahal mereka enggan berperang.
Situs Hashd al-Shaabi menyebut laporan ini tidak berdasar dan menyatakan, mereka berkomitmen pada aturan pemerintah Irak terkait perekrutan serdadu militer.
Di antara syarat-syarat perekrutan adalah, kandidat serdadu memiliki kewarganegaraan Irak dan minimal telah berusia 18 tahun.
Menurut Hashd al-Shaabi, laporan-laporan Badan Pengawas HAM sebelum ini juga terpengaruh oleh opini-opini tidak realistis para pegawainya.
“Semestinya mereka (Badan Pengawas HAM) jangan bergantung kepada orang-orang yang memberikan informasi keliru,”demikian ditegaskan Hashd al-Shaabi dalam pernyataannya.
Kelompok relawan ini menambahkan, mereka siap bekerjasama dengan lembaga atau komite internasional manapun guna meredam tuduhan-tuduhan ini. Mereka menyayangkan adanya laporan-laporan semacam ini, karena bisa menjadi kendala dalam kelangsungan operasi militer pembebasan Mosul dari tangan ISIS.
Sebagaimana diketahui, operasi pembebasan Mosul, ibukota provinsi Nineveh, telah berlangsung sejak 17 Oktober 2016 atas perintah Perdana Menteri Irak.
Dalam sebulan terakhir, gabungan dari militer Irak, Hashd al-Shaabi, dan Peshmarga Kurdi sukses mengambil alih puluhan daerah di sekitar Mosul. Kini mereka telah berhasil memasuki bagian timur kota ini. (af/presstv)