Gubernur Jenderal: Tentara Suriah Siap Hadapi Kemungkinan Agresi AS di Dara’a

0
476

Suriah,LiputanIslam.com—Gubernur Jenderal Provinsi Dara’a, Mohammad Khalid al-Hanous, menekankan kesiapan tentara Suriah untuk hadapi kemungkinan agresi AS dan aliansinya di provinsi tersebut.

“AS merupakan pendukung utama perang melawan Suriah dan membantu kelompok teroris di Dara’a melalui Yordania,” ucap al-Hanous kepada FNA, Rabu (26/04).

“Tetapi jika AS memutuskan untuk menurunkan militernya di wilayah Suriah melalui perbatasan Yordania, maka hal itu akan kami anggap sebagai agresi nyata melawan kedaulatan Suriah dan komandan jenderal tentara Suriah akan membuat tindakan baru untuk melakukan pertempuran di wilayah tersebut,” tambahnya.

Al-Hanous menggambarkan situasi keamanan di Dara’a sedang dalam keadaan baik.

Presiden Suriah, Bashar al-Assad, Sabtu lalu mengatakan bahwa Damaskus memiliki intelijen di Yordania dan mengetahui bahwa negara tersebut akan menurunkan tentara yang berkoordinasi dengan AS.

Presiden Suriah mengatakan kepada Sputnik bahwa pemerintah Damaskus sadar bahwa Yordania yang berkoordinasi dengan AS berencana untuk menurunkan tentara di wilayah Suriah.

“Kita mengetahui informasi semacam itu, dan kita mengetahui bahwa Yordan telah mengambil bagian dalam rencana Amerika bahkan sejak awal terjadinya perang di Suriah,” ucap Assad.

Assad menambahkan bahwa, “ Amerikalah yang telah menentukan rencana ini, menentukan para aktor, memberikan dukungan atas segala hal agar Suriah runtuh, dan banyak teroris yang datang dari Yordan dan Turki, semenjak hari pertama terjadinya perang di Suriah.”

Sempat terjadi perbincangan antara Presiden AS, Donald Trump dan Raja Yordania, King Abdullah II pada awal April lalu.  Dua pemimpin tersebut mengadakan pertemuan bilateral di Gedung Putih terkait isu-isu di Timur Tengah, seperti mengalahkan kelompok teroris ISIL.

Yordan merupakan anggota koalisi pimpinan AS melawan ISIL, yang telah melancarkan serangan udara melawan Daesh di Suriah tanpa persetujuan dari pemerintah Suriah dan PBB, yang jelas-jelas mencederai hukum internasional. (fd/Fars)

DISKUSI: