Paris,LiputanIslam.com—Dua organisasi HAM di Prancis sedang melakukan kampanye agar pemerintah Prancis menghentikan penjualan senjata ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Dua organisasi ini pun mengancam akan mengajukan kasus ini ke otoritas hukum tertinggi di Prancis.
Dua organisasi resmi non-pemerintah, yaitu Droit Solidarite dan Aser, yang fokus pada persoalan-persoalan senjata, telah memberikan ultimatum selama dua bulan untuk PM Prancis, Edouard Philippe, agar mencabut izin penjualan senjata ke beberapa negara di Teluk Persia.
Merasa diabaikan begitu saja, dua organisasi ini pun mengumumkan pada Senin (7/5) bahwa mereka akan membawa kasus ini ke otoritas hukum tertinggi di Prancis.
“Legalitas izin ekspor senjata itu dikeluarkan oleh Perdana Menteri,” ucap Aser dan Droit Solidarite dalam sebuah pernyataan.
Dua organisasi itu menilai bahwa Prancis telah melanggar hukum internasional dengan cara menjual senjata ke Arab Saudi yang terang-ternagan melakukan agresi militer ke Yaman.
Pada Maret lalu, Amnesti Internasional dan organisasi HAM Prancis, ACAT, telah mengumumkan laporan resmi yang memperingatkan bahwa Paris berpotensi melanggar hukum karena telah menjual senjata ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.
Beberapa negara pengekspor senjata seperti Norwegia dan Jerman telah menangguhkan penjualan senjata mereka ke UEA dan siapa pun yang terlibat dalam perang di Yaman.
Prancis terhitung sebagai negara terbesar ketiga yang telah menjual senjata ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Perusahaan pertahanan terbesar di Prancis, termasuk Dassault dan Thales, telah terikat kontrak besar dengan beberapa negara di Teluk Persia.
Arab Saudi telah melakukan agresi militer ke Yaman sejak 2015 dan memblokade pelabuhan, bandara, dan perbatasan Yaman. Blokade ini pun membuat pengiriman bantuan kemanusiaan ke Yaman seperti makanan, obat-obatan, dan kebutuhan penting lainnya lainnya menjadi sulit. (fd/Presstv)