Baghdad,LiputanIslam.com-Aliyah Nashif, anggota Komisi Hukum parlemen Irak, menanggapi statemen sekjen NATO soal keberadaan mereka di Irak. Dia berkata,”Keberadaan atau berlanjutnya kehadiran NATO di Irak memerlukan resolusi PBB, juga izin dari parlemen.”
Menurut Nashif, pemerintah federal (Baghdad) sendirian tidak berwenang meminta NATO bertahan di Irak.
Jens Stoltenberg dalam kunjungan nonresminya ke Baghdad, Senin (5/3) menyatakan, pasukan NATO berada di Irak atas permintaan tertulis pemerintah Irak. Sekjen NATO ini berkata, selama permintaan ini berlaku, mereka tidak akan angkat kaki.
Sebelum ini, AS dan Inggris juga menyatakan, mereka tidak akan pergi dari Irak hingga pemberitahuan selanjutnya.
Nashif berpendapat, usai perang melawan ISIS dinyatakan berakhir, pemerintah Irak tidak berhak memohon agar pasukan asing tetap bertahan. Keputusan semacam ini mesti diambil berdasarkan aturan politik dan aspirasi rakyat Irak, bukan berasaskan hubungan personal.
Usai ISIS dinyatakan kalah di Irak, banyak tokoh, partai, dan media negara ini yang menuntut pasukan asing, terutama AS, untuk angkat kaki. Menurut mereka, tak ada lagi alasan untuk mereka bertahan di Irak.
Beberapa waktu lalu, Saad al-Haditsi, jubir perdana menteri Irak, mengatakan,”Parlemen Irak berhak meminta agar pasukan asing keluar. Namun masalahnya adalah kita masih membutuhkan mereka.”
Pembahasan tentang perlu tidaknya keberadaan pasukan AS adalah salah satu topik politik terhangat di bulan-bulan ini, khususnya menjelang pemilu legislatif Irak pada 12 Mei 2018. (af/irna)