Tujuh Orang Tewas, Militer Sudan Rebut Kekuasaan dan Umumkan Status Darurat

0
225

Abdul Fattah Al-Burhan

Khartoum, LiputanIslam.com –  Militer Sudan merebut kekuasaan dari pemerintah transisi pada hari Senin (25/10), dan seorang pejabat kementerian kesehatan mengatakan tujuh orang tewas akibat tembakan dan 140 terluka dalam bentrokan antara tentara dan pengunjuk rasa jalanan.

Jenderal Abdul Fattah Al-Burhan mengumumkan status darurat, pembentukan pemerintahan baru, pembubaran Dewan Kedaulatan yang semula dipimpinannya, pembubaran pemerintahan yang dipimpin Abdalla Hamdok dan pembubaran berbagai lembaga lain yang semula berfungsi mengawal proses demokratisasi menuju pemilu dan pemerintahan sipil.

Kantor Hamdok, berbagai kelompok penuntut penyerahan kekuasaan kepada sipil, dan berbagai negara dunia mengecam kudeta militer yang dibarengi aksi penangkapan terhadap Hamdok serta sebagian besar menterinya dan para sipil anggota Dewan Kedaulatan.

Massa demonstran turun ke jalanan di Khartoum menolak dan mengutuk kudeta militer yang dilakukan Jenderal Al-Burhan. Komite Dokter Pusat Sudan yang merupakan ujung tombak dalam aksi protes anti pemerintahan Omar Al-Bashir di halaman Facebooknya menyebutkan, “Tiga orang demonstran ditembak oleh pasukan Dewan Kudeta Militer.”

Al-Burhan dalam pernyataan yang dikutip stasiun TV Sudan mengklaim bahwa tentara “mengambil langkah-langkah yang menjaga tujuan revolusi Desember 2018” yang telah menumbangkan pemerintahan Omar Al-Bashir.

Dia mengumumkan status darurat nasional, membubarkan Dewan Kedauatan, dan membubarkan dewan menteri meskipun sebelumnya dia mengumumkan penangguhan implementasi beberapa pasal Dokumen Konstitusi yang telah dicapai oleh militer bersama pihak sipil yang memimpin protes anti Al-Bashir pada tahun 2019.

Dia mengaku masih berpegang teguh pada dokumen dan “melanjutkan proses demokratisasi sampai penyerahan kepemimpinan negara kepada sipil”. Dia juga menyatakan akan dibentuk “pemerintahan kompetensi nasional independen” yang akan mengelola urusan negara sampai penyerahan kekuasaan kepada “pemerintahan terpilih”.

Kantor Hamdok dalam statemennya menyatakan, “Apa yang terjadi itu merupakan pengoyakan Dokumen Konstitusi dan kudeta penuh terhadap hasil-hasil revolusi yang telah dibayar rakyat kami dengan darah dalam mencari kebebasan, perdamaian dan keadilan”.

Statemen itu juga menegaskan, “Para komandan militer dalam pemerintahan Sudan bertanggungjawab penuh atas nyawa dan kesehatan Perdana Menteri Hamdok dan keluarganya.” Statemen itu juga menyerukan kepada rakyat Sudan untuk “berunjuk rasa dan menggunakan semua cara damai demi memulihkan revolusi mereka”.

Sekjen PBB António Guterres mengecam “kudeta militer yang sedang berlangsung” di Sudan, dan mendesak supaya Hamdok segera dibebaskan. Di Twitter dia menyerukan pengindahan sepenuhnya kepada Dokumen Konstitusi untuk mendukung transisi politik yang sudah terwujud dengan penuh kesulitan.

Kecaman serupa juga dinyatakan oleh berbagai negara dan lembaga internasional lain.  (mm/raialyoum/reuters)

DISKUSI: