Amerika, LiputanIslam.com—Petinggi organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) telah meminta Amerika Serikat untuk tidak menyetujui penjualan senjata di Bahrain dan Arab Saudi. Organisasi ini memperingatkan bahwa perdagangan semacam ini berdampak pada terlibatnya Washington dalam kejahatan perang.
Dalam sebuah surat kepada Presiden AS, Donald Trump, Amnesti Internasional mengatakan bahwa penjualan senjata hanya akan berfungsi untuk mempersenjatai koalisi pimpinan Arab Saudi yang telah menyerang ribuan warga sipil di Yaman sebagai bentuk pelanggaran hukum internasional.
Peneliti Amnesti Internasional telah menemukan banyak bom buatan AS yang belum meledak di antara reruntuhan bangunan perumahan di Yaman. Di antara bom yang ditemukan itu adalah bom cluster yang telah ditetapkan oleh hukum internasional sebagai senjata terlarang.
“Besar resikonya jika Arab Saudi, Bahrain, dan anggota koalisi lainnya bisa menggunakan senjata baru buatan AS untuk membombardir kehidupan masyarakat sipil di Yaman”, ucap organisasi tersebut di dalam suratnya.
“Ada risiko besar jika Arab Saudi, Bahrain dan anggota koalisi lainnya bisa menggunakan senjata baru AS untuk lebih menghancurkan kehidupan sipil di Yaman,” ungkapnya.
“Hal ini bisa melibatkan Anda dalam kejahatan perang atau pelanggaran hukum kemanusiaan internasional. Peneliti Amnesti Internasional telah menemukan kedua bom AS meledak dan fragmen bom AS yang telah meledak diidentifikasi di antara reruntuhan rumah di Yaman dan obyek sipil lainnya”, tambahnya.
Koalisi Riyadh melawan Yaman, yang meliputi Bahrain, memulai kampanye militer terhadap negara-negara miskin di Timur Tengah pada akhir Maret 2015.
Perang Saudi di Yaman telah menewaskan ribuan warga sipil dan membuka krisis kemanusiaan di negara-negara Timur Tengah tersebut.
Perang dilakukan sebagai upaya untuk membawa kembali mantan pemerintah agar kembali berkuasa dan melemahkan gerakan Houthi Ansarullah.
Selain senjata, AS juga telah memberikan dukungan logistik dan pengawasan untuk kerajaan dalam kampanye militer berdarah tersebut.
“Pada dasarnya, kesepakatan senjata ini hanya akan membuat Presiden Trump seperti melempar bensin ke rumah api dan mengunci pintu keluarnya,” ucap Margaret Huang, direktur eksekutif Amnesty International USA.
“AS seharusnya tidak terus-menerus mempersenjatai negara yang melanggar hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional, serta sekaligus menutup pintu bagi orang-orang yang melarikan diri dari kekerasan tersebut,” tambah Margaret.
“Mempersenjatai pemerintah Arab Saudi dan Bahrain beresiko melibatkan AS dalam kejahatan perang. Presiden Trump tidak harus menyetujui kesepakatan senjata ini,” pungkasnya. (fd/presstv)