Baghdad,LiputanIslam.com-Muwaffaq al-Rabii, salah satu pemimpin Koalisi Nasional Irak, hari Minggu kemarin (27/11) mengeluarkan sebuah pernyataan pers.
Dalam pernyataannya, ia mengatakan,”Tiap orang atau media, baik dari Irak, Arab, atau asing, menyebut al-Hashd al-Shaabi dengan kata yang tak pantas, seperti “milisi,” maka dia akan dituntut oleh pemerintah Irak. Pasukan keamanan Irak akan menghukum para pelaku.”
“Relawan dan pasukan keamanan adalah wakil Irak. Siapa pun yang menghina mereka, berarti ia telah menghina bangsa Irak. Undang-undang ini bisa melindungi warga Irak dari para penghujat dalam negeri dan regional. Undang-undang bergabungnya al-Hashd al-Shaabi dengan pasukan militer Irak adalah undang-undang pertama yang disahkan secara demokratis, bukan dengan cara mayoritas politik, atau kesepakatan politis dan kelompok,”tambahnya.
Al-Alam melaporkan, Rabii menyatakan bahwa undang-undang ini telah didukung kelompok Syiah, Sunni, Kurdi, Kristen, Turkaman, dan Izadi. Sebab itu, ini adalah undang-undang demokratis pertama Irak.
Dia meminta dari para pelanggar untuk menghentikan perbuatan mereka. Dia meminta mereka mendukung pihak-pihak yang telah membebaskan daerah mereka.
“Pintu Irak selalu terbuka bagi para warga yang ingin kembali ke tanah air,”ujarnya.
Dalam rapat di hari Sabtu (26/11) lalu, parlemen Irak dengan suara bulat menyetujui bergabungnya al-Hashd al-Shaabi dengan lembaga-lembaga militer Irak. Dengan demikian, para relawan ini akan dipekerjakan secara resmi oleh pemerintah Irak. (af/tasnimnews)