Tepi Barat, LiputanIslam.com–Kementerian Telekomunikasi dan Teknologi Informasi Palestina mengatakan perusahaan ritel online, Amazon, kini bersedia mengirimkan barang kepada pelanggan di wilayah pendudukan Palestina dengan layanan ‘gratis ongkir’. Keputusan ini dibuat setelah adanya banyak kecaman karena layanan itu hanya diberlakukan untuk pelanggan di pemukiman ilegal Israel.
Pada tanggal 26 Februari lalu, Menteri Keuangan Palestina, Shukri Bishara, dan Menteri Palestina untuk Ekonomi Nasional, Khaled al-Osaily, mengirimkan surat kepada CEO Amazon, Jeff Bezos. Dalam surat itu, mereka menyerukan perusahaan e-commerce itu untuk menghentikan praktik diskriminatif terhadap Palestina.
“Tindakan Amazon melanggar hukum internasional tidak dapat diterima. Hampir 140 negara anggota PBB secara resmi mengakui Palestina sebagai negara. Namun Amazon, dengan pengaruh keuangan dan komersialnya yang luar biasa, sekarang berupaya memeras Palestina sebagai bagian dari Israel,” demikian bunyi surat itu.
Kedua menteri Palestina itu kemudian menuding Amazon bersekongkol dengan rezim Tel Aviv terkait layanan gratis ongkir ke pemukiman Israel di kawasan pendudukan Tepi Barat yang ilegal menurut hukum internasional.
“Praktik tercela Amazon ini harus segera dihentikan,” tegas mereka. “Jika tidak, maka dunia akan menyadari bahwa kata-kata dan aspirasi mulia Amazon tentang kesetaraan, keadilan, dan tanggung jawab sosial perusahaan adalah sepenuhnya kosong,”
Pada bulan lalu, Sebuah investigasi yang dilakukan oleh Financial Times menemukan bahwa Amazon telah meluncurkan promosi gratis ongkir di Israel sejak mereka memasuki pasar negara itu pada November lalu.
Promosi itu diberlakukan kepada warga pemukiman ilegal Israel di kawasan pendudukan Palestina. Namun, pembeli yang tinggal di sana dan memilih alamat “Wilayah Palestina” dikenakan biaya pengiriman hingga $24. (ra/presstv)