Johannesburg,LiputanIslam.com-Menurut laporan Reuters, Michael Masutha, Menteri Hukum Afrika Selatan, menyebut niat negaranya untuk keluar dari “Statuta Roma” sebagai kebijakan pemerintah. “Statuta Roma” adalah perjanjian yang melandasi pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Masutha menyatakan, setelah mengkaji keputusan pengadilan, pihaknya akan mengambil tindakan untuk mewujudkan kebijakan ini.
Rabu (22/2), sebuah pengadilan di Afsel menuntut pemerintah negara ini untuk menarik keputusannya keluar dari ICC.
Jika keputusan ini dilaksanakan, Afsel adalah negara pertama yang melakukannya. Sejumlah negara Afrika juga menyatakan akan keluar dari badan internasional ini. Mereka beralasan bahwa sikap diskriminatif ICC terhadap para pemimpin Afrika sebagai motif keputusan ini.
Partai oposisi Afsel menyebut keputusan pemerintah sebagai keputusan ilegal. Mereka berargumen, jika keputusan ini diwujudkan, Afsel akan dikategorikan sebagai negara yang mengabaikan HAM.
Keputusan Afsel untuk keluar dari ICC diambil menyusul perdebatan tentang keberadaan Omar Abdul Basyir, presiden Sudan, di negara ini pada tahun 2015. Basyir adalah salah satu buronan ICC atas tuduhan kejahatan perang dan genosida di kawasan Darfour.
Kendati pengadilan setempat memerintahkan penangkapan Basyir, namun dia diizinkan untuk meninggalkan Afsel.
Menurut Afsel, perjanjian “Statuta Roma” bergesekan dengan aturan kekebalan diplomatik Afsel. Gesekan ini menjadi kendala atas peran Afsel sebagai pencipta perdamaian regional; peran yang konsekuensinya adalah menjadi tuan rumah bagi pihak-pihak yang bertikai dalam sebuah konflik.
Sebelum ini, Ban Ki Moon, mantan Sekjen PBB, menyatakan prihatin atas niat Afsel keluar dari ICC. Dia meminta agar negara ini mengkaji ulang keputusan tersebut. (af/irna)