Baghdad,LiputanIslam.com-Perdana menteri Irak menyatakan, hasil referendum Kurdistan tidak akan diakui sama sekali. Irak juga disebut tidak akan berdialog terkait masalah ini.
Haider Abadi dalam konferensi pers mengatakan, hasil referendum disintegrasi Kurdistan adalah ilegal. Dia menegaskan bahwa negara-negara kawasan sependapat dengan Baghdad dalam hal ini.
“Irak akan tetap utuh dan tidak akan membiarkan wilayahnya dipecah-pecah,”kata Abadi, seperti dikutip kanal al-Hadath, Selasa malam (26/9).
Terkait penjualan minyak Irak oleh wilayah Kurdistan, Abadi mengancam, siapa pun yang membeli minyak Irak dari mereka akan dijerat hukum.
“Semua pemasukan dari penjualan minyak di Kurdistan tidak masuk anggaran negara. Tidak jelas pemasukan itu akan digunakan di mana,”papar Abadi.
PM Irak juga menyinggung hasil rapat dewan menteri negara. Dia mengatakan, jika bandara-bandara Kurdistan tidak diserahkan ke pengawasan pemerintah pusat dalam waktu tiga hari, maka semua penerbangan dari dan ke kawasan ini akan dilarang.
Menurut Abadi, tidak ada kendala untuk berdialog dengan Arbil. Tapi Baghdad tidka akan bernegosiasi soal hasil referendum, karena referendum itu bersifat ilegal. (af/alalam)