Yogyakarta, LiputanIslam.com — Wahid Institute menempatkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah intoleran nomor dua se-Indonesia, akibat banyaknya kasus intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama sepanjang 2014. Hal ini sangat disayangkan mengingat dulu, Yogya dikenal sebagai kota yang sangat ramah dan toleran.
Selama tahun 2014, tercatat ada 21 kasus intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama yang dilakukan di Yogya, meningkat drastis dari tahun 2013 yang hanya pernah terjadi satu kasus serupa. Sedangkan urutan teratas, ditempati oleh Jawa Barat, dengan 55 kasus pelanggaran.
“Kami menduga hal ini terjadi karena polisi tidak punya nyali untuk bertindak tegas, dan pemerintah daerah juga selalu ragu-ragu dalam menyikapi isu yang berbasis agama,” ujar peneliti dari Wahid Institute, M. Subhi Azhari, seperti dilansir thejakartapost.com, 2 Januari 2015.
Subhi mengatakan bahwa dari 21 kasus yang dilakukan di Yogyakarta, 11 diantaranya adalah kasus antara Islam dan Kristen, seperti penyegelan gereja, pelarangan perayaan Paskah bersama di Gunungkidul dan serangan di rumah Pendeta Rosario.
“Pemerintah Provinsi dan Kepolisian Yogyakarta telah melanggar hak asasi manusia karena mereka tidak bisa melindungi hak rakyat untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan,” kritiknya.
Dia menyatakan keprihatinan melihat Yogyakarta, yang telah lama terkenal sebagai miniatur Indonesia dalam hal toleransi, kini justru menunjukkan tingginya kasus intoleransi. Karena itulah, Subhi mendesak pemerintah daerah dan kepolisian untuk memastikan masyarakat setempat memiliki kebebasan untuk menjalankan agama masing-masing, jika masih ingin mempertahankan Yogyakarta sebagai kota yang toleran.
Wahid Institute menyebutkan, sepanjang tahun 2014 terdapat 158 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia, menurun dari 245 kasus yang dilaporkan pada tahun 2013.
“Kami merekomendasikan kepada pemerintah pusat dan DPR agar memantau pemerintah daerah dalam isu-isu berbasis agama, dan ini merupakan kewenangan pemerintah pusat,” ujar dia, memberi saran.
Lembaga ini juga mendesak polisi untuk punya nyali untuk melindungi kelompok minoritas dan untuk menghindari berpihak dengan pelaku kekerasan, lalu mengklaim hal tersebut dilakukan demi keamanan dan ketertiban.
Sementara itu, anggota DPRD Yogyakarta dari PDI Perjuangan, Chang Wendriyanto, menyatakan hal yang senada. Menurutnya, pihak Pemprov tidak pernah bertindak tegas untuk melindungi kelompok minoritas.
Dia juga mengkritik Kepolisian di Yogyakarta karena tidak serius dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap kebebasan beragama. Dewan legislatif provinsi telah berulang kali memanggil Kapolda untuk mendengar penjelasan, tetapi panggilan itu tidak dipenuhi, dan masalah juga tidak dituntaskan. Bahkan, ia dan timnya pernah menyambangi Kapolda di kantornya, namun hanya bertemu dengan wakil.
Sri Sultan: Kasus Intoleran Bersumber Dari Ketidak-sadaran Individu
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan bahwa tindakan intoleransi masih dilakukan di provinsi ini karena masih ada oknum-oknum yang tidak toleran.
“Ini merupakan masalah kesadaran individu,” kata Sri Sultan.
Dia menambahkan bahwa pemerintahannya akan mengambil tindakan hukum terhadap kelompok-kelompok intoleran, tetapi, lanjut dia, hal ini ini tidak akan berarti banyak jika masih ada orang-orang yang tidak memiliki kesadaran toleransi.
Sementara itu, secara terpisah Kepolisian Yogyakarta dalam laporan tahunannya mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran hak asasi manusia telah dilakukan di provinsi ini pada tahun 2014, dan mengklaim bahwa serangan terhadap rumah Pendeta Rosario di Sleman adalah sebuah kejahatan biasa.
“Sama sekali tidak ada pelanggaran hak asasi manusia dari berbagai laporan yang disampaikan kepada Kepolisian,” jelas juru bicara Kepolisian DIY Ajun Komisaris Besar Polisi Anny Pudjiastuti. (ba)