Bangkok, LiputanIslam.com — Mantan perdana menteri Thailand Yingluck Shinawatra hadir dalam sidang National Assembly (MPR) yang membahas pelengseran dirinya (impeachment) di Bangkok, Jumat (9/1) kemarin. Ia membantah tuduhan bersalah dalam program subsidi beras yang menjadi dasar pelengseran dirinya. Demikian sebagaimana dilaporkan BBC News, Jumat (9/1) petang.
Kasus subsisi beras menjadi perhatian utama selama pemerintahan Yingluck setelah para penentangnya menuduh program ini merugikan keuangan negara dan hanya menguntungkan para pendukung Yingluck.
Yingluck dilengserkan dari kekuasaan oleh Mahkamah Konstitusi karena tuduhan “penyalahgunaan kekuasaan” bulan Mei 2014 dan beberapa hari kemudian militer mengambil alih kekuasaan. Jika National Assembly menemukan kesalahan, maka Yingluck bakal dilarang melakukan kegiatan politik selama 5 tahun.
Dalam pernyataannya di hadapan National Assembly, Yingluck membela kebijakannya dengan menyebut bahwa hal itu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan bersumpah bahwa dirinya bersikap jujur dan transparan, meski ia mengakui tidak bisa mengontrol penuh program itu.
Para pengkritik menyebut program itu telah merugikan negara hingga miliaran dolar.
Yingluck juga membela diri dengan menyebutkan bahwa sidang “impeachment” tersebut tidak relevan lagi, karana dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai perdana menteri.
“Saya disingkirkan dari posisi saya sebagai perdana menteri. Saya tidak punya jabatan lagi untuk disingkirkan,” kata Yingluck.
“Saya menjalankan pemerintahan dengan jujur dan sesuai dengan hukum,” tambahnya.(ca)