Donesk, LiputanIslam.com — Provinsi Donetsk di Ukraina timur terancam akan lepas dari Ukraina sebagaimana wilayah Krimea setelah warga setempat yang pro-Rusia akan menggelar referendum, 2 minggu sebelum pemilihan presiden Ukraina tgl 25 Mei mendatang.
“Kami tidak tertarik untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan presiden tetangga kami (Ukraina),” kata Denis Pushilin, pemimpin kelompok gerakan seperatis yang memproklamirkan diri sebagai Republik Rakyat Donetsk, Rabu (30/4).
Gerakan pro-kemerdekaan meluas di seluruh wilayah Ukraina timur yang mayoritas penduduknya berbahasa Rusia, setelah terjadinya penggulingan presiden terpilih Victor Yanukovych bulan Februari lalu. Dan keberhasilan wilayah Krimea memisahkan diri dari Ukraina melalui referendum, memicu tuntutan serupa di beberapa kota dan provinsi Ukraina timur.
Warga Provinsi Donetsk pun telah merencanakan untuk menggelar referendum pada tgl 11 Mei, 2 miggu lebih awal dari rencana pemilihan presiden Ukraina. Jika referendum menghasilkan keputusan pemisahan diri dari Ukriana, maka secara efektif pemilihan presiden tidak ada gunanya lagi.
Rusia sendiri berulangkali mengecam rencana pemilihan presiden Ukriana dan menyebutnya telah melanggar hukum internasional. Rusia sebeliknya menuntut Ukriana untuk menghormati aspirasi warga wilayah-wilayah Ukriana timur yang menuntut pemisahan diri dan bergabung dengan Rusia.
Warga Kota Alchevsk Duduki Balai Kota
Sementara itu pada hari Rabu (30/4) puluhan warga kota Alchevsk di Provinsi Lugansk, Ukraina timur, menduduki balai kota mereka tanpa kerusuhan.
“Mereka berbicara dengan beberapa pejabat lokal, dan sebuah bendera dikibarkan di atas gedung balaikota setelah bendera Ukraina diturunkan. Namun bendera itu bukan bendera Rusia, melainkan bendera kota Alchevsk.
Sebagian besar anggota pegawai pemerintahan kota telah dibebaskan setelah makan siang, namun pejabat-pejabat tertingginya masih berada di dalam gedung.(ca/voice of russia)