Wapres: UIN Harus Berperan Stabilisator Masyarakat

0
161

Sumber: Antara

Banten, LiputanIslam.com — Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan agar kampus universitas islam negeri dapat berperan sebagai stabilisator masyarakat yang mampu meredam penyebarluasan paham radikal.

“Kampus (UIN) ini juga hendaknya berperan sebagai stabilisator, terutama dalam upaya meredam berbagai kondisi negatif yang dapat menciptakan instabilitas di dalam masyarakat, seperti penyebarluasan paham radikalisme,” kata Wapres Ma’ruf Amin saat menyampaikan Orasi Ilmiah dalam acara Wisuda UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Royale Krakatau Hotel Cilegon, Sabtu (14/12).

Wapres menjelaskan penyebaran paham radikal saat ini bisa terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan tidak menutup kemungkinan di lingkungan pendidikan.

Penangkalan radikalisme menjadi upaya penting untuk menanggulangi aksi teror yang dapat mengancam kehidupan masyarakat karena radikalisme merupakan akar permasalahan utama dari terorisme yang mengancam kehidupan negara dan beragama.

Upaya menangkal radikalisme harus dimulai dari upaya menangkal cara berpikir radikal, untuk kemudian memutus proses transfer cara berpikir radikal tersebut dari satu kelompok kepada kelompok lain, jelasnya.

Oleh karena itu, Wapres meminta kepada seluruh lembaga pendidikan tinggi berbasis agama Islam, baik universitas negeri maupun perguruan tinggi swasta, untuk mengutamakan pengajaran Islam yang Rahmatan-lil-alamin.

“Kita mendorong dan kita kembangkan supaya masyarakat memiliki cara berpikir yang toleran, jangan yang intoleran,” ujarnya.

Baca juga: Menkopolhukam Harap PPP Ikut Lawan Radikalisme

Hal tersebut ia sampaikan ketika menyampaikan Orasi Ilmiah bertajuk Arus Baru Ekonomi di Indonesia dalam Perspektif Syariah dalam acara wisuda Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten Sabtu pagi.

Dalam sambutannya, Wapres berharap para lulusan dapat membawa perubahan dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara.

Wapres menyebut dari jumlah penduduk usia 15 tahun yang bekerja sebesar 126,57 juta, hanya sebagian kecil di antaranya yang merupakan lulusan perguruan tinggi yakni 12,27 juta atau setara dengan 9,7 persen.

Hal itu menunjukkan bahwa sumber daya manusia (SDM) di Indonesia masih belum mendapatkan hak pendidikan tinggi sebagai dasar untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. (Ay/Antara/Republika)

DISKUSI: