Jakarta, LiputanIslam.com — Wakil Presiden Ma’ruf Amin memerintahkan Menteri Agama Fachrul Razi untuk menyempurnakan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim karena mengundang kontroversi.
“PMA Majelis Taklim itu kan mengundang kontroversi, karena itu kami sudah sepakat dan Pak Menteri (Fachrul Razi) juga sama, bahwa intinya Kementerian Agama akan mendaftar majelis-majelis taklim untuk pelayanan dan pembinaan. Saya kira itu nanti PMA-nya disesuaikan,” kata Wapres Ma’ruf kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Rabu (11/12).
Wapres Ma’ruf tidak merinci lebih lanjut apakah penyesuaian PMA tersebut berarti merevisi atau menghapus peraturan yang dinilai terlalu kontroversial. Wapres menegaskan PMA tentang Majelis Taklim bertujuan untuk membina dan memberikan pelayanan kepada lembaga tersebut.
Wapres juga menegaskan bahwa pendaftaran majelis taklim ke Kementerian Agama sifatnya tidak wajib, sehingga majelis taklim yang tidak mendaftar tetap dapat berkegiatan namun tidak akan mendapatkan bantuan dari Pemerintah.
Baca juga: Menag: Kedepankan Toleransi dan Tenggang Rasa
Menteri Agama Fachrul Razi Batubara mengeluarkan PMA Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim yang ditandatangani pada 13 November lalu. Dalam PMA tersebut, Menag salah satunya mengharuskan majelis taklim untuk mendaftarkan ke Kemenag.
Hal itu bertujuan untuk memudahkan Kemenag dalam mendata, membina hingga memberikan bantuan untuk program keagamaan kepada majelis taklim.
Sebelumnya, Wapres pun menegaskan PMA Majelis Taklim bertujuan untuk pendataan supaya tidak ada majelis taklim yang diam-diam mengajarkan paham radikal dalam kegiatannya.
Wapres mengatakan pendataan terhadap majelis taklim itu perlu dilakukan untuk mengetahui jumlah dan keberadaan majelis taklim yang ada di Indonesia. Wapres menambahkan bahwa pendataan tersebut bukan untuk pendaftaran, melainkan hanya melaporkan majelis taklim ke Kementerian Agama. (Ay/Antara/Republika)