Riyadh, liputanislam.com — Sebuah undang-undang baru Saudi Arabia yang kontroversial akhirnya mulai diberlakukan sejak Sabtu (1/2). Dalam undang-undang baru itu setiap tuntutan reformasi bisa dianggap sebagai kejahatan serius setara kejahatan terorisme.
Undang-undang yang diusulkan “Dewan Menteri” dan ditandatangani Raja Abdullah pada bulan Desember 2013 lalu itu mulai diberlakukan pada hari Sabtu (1/2). Dalam undang-undang baru yang terdapat 40 klausal itu dinyatakan bahwa setiap tindakan yang “melawan” negara dan rakyat, termasuk seruan perubahan pemerintahan (reformasi), dapat dituntut dengan undang-undang terorisme. Undang-undang tersebut juga memberi kewenangan aparat keamanan dan inteligen untuk mendobrak rumah warga dan menyadap komunikasi warga sebagaimana juga aktivitas internet warga.
Para aktifis HAM telah melakukan kritik keras terhadap undang-undang tersebut, menuduhnya sebagai upaya kerajaan untuk mempertahankan kekuasaannya di tengah-tengah gelombang tuntutan reformasi demokrasi di negara tersebut.
Aktivis Saudi, Abdulaziz al-Shubaily, menyebut undang-undang tersebut sebagai ” bencana”. Sementara Adam Coogle dari Human Rights Watch mengatakan:
“Undang-undang tersebut bersifat draconian dalam semangatnya maupun dalam teksnya, dan ada alasan kuat untuk khawatir bahwa pemerintah akan dengan mudah menggunakannya untuk melawan oposisi damai.”
Saudi Arabia telah memenjarakan sejumlah besar aktifis, ulama, pengacara dan jurnalis karena tuntutan reformasi yang mereka serukan. Selama 10 tahun terakhir pemerintah Saudi juga telah menahan ribuan rakyatnya dengan tuduhan terkait terorisme. Para aktifis HAM mengatakan bahwa kebanyakan tahanan tersebut sebenarnya adalah aktifis politik.
Kelompok-kelompok pejuang HAM dunia memperkirakan terdapat tidak kurang dari 40.000 tahanan politik di Saudi, sebagian besar dari mereka ditahan tanpa proses pengadilan.
Sejak bulan Februari 2011 atau seiring munculnya gerakan demokrasi di negara-negara Arab (Arab Springs), sering terjadi aksi-aksi demonstrasi damai menuntut reformasi politik, terutama di kota-kota di Provinsi Saudi Timur, wilayah kaya minyak yang mayoritas berpenduduk Syiah. Dalam aksi-aksi tersebut aparat keamanan selalu menanggapinya dengan keras hingga jatuh korban jiwa beberapa pengunjung rasa.(ca/press tv)