Jakarta, LiputanIslam.com — Koalisi Merah Putih telah ancang-ancang untuk mengubah undang-undang lebih banyak lagi, tidak hanya sebatas di UUMD3 dan UU Pilkada. Mengapa?
“Karena faktanya di era reformasi ini banyak sekali aturan perundang-undangan dibentuk bukan dan belum mencerminkan format ideal aturan-aturan yang mencerminkan Pancasila, yang mencerminkan UUD 1945,” kata Idrus Marham, politisi Partai Golkar.
Ia mengatakan, perjuangan KMP yang ingin mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah langsung menjadi lewat DPRD hanya langkah awal.
Undang-undang yang akan direvisi kedepannya, tidak hanya yang berkaitan dengan politik. Undang-undang yang mengatur tentang ekonomi, hukum, sosial budaya dan yang lainnya, tak akan luput dari koreksi koalisi Merah Putih.
“Bahkan ada beberapa UU yang dibentuk pada masa lalu itu sangat liberal dan karena itu kita ingin mengembalikan pada ruh dan semangat Pancasila dan UUD 1945, salah satu diantaranya adalah UU tentang Pilkada. Tentu pekerjaan Koalisi Merah Putih masih banyak lagi, undang-undang yang harus kita kembalikan,” ujar Idrus, seperti dilansir Kompas, 8 Agustus 2014.
Idrus meyakini, revisi UU tersebut akan membawa kebaikan untuk bangsa Indonesia. Lambat laun, kata dia, Indonesia bisa kembali ke akar budayanya dan tidak lagi terjebak dalam sistem liberal seperti sekarang ini.
Ketua Partai Golkar Aburizal Bakrie juga menyatakan hal senada, bahwa Koalisi Merah Putih di parlemen akan berjuang untuk mengubah undang-undang.
“UU yang sedang diperjuangkan ini yang mengatur pilkada, itu merupakan suatu awal dari rangkaian perbaikan UU kita yang saya harapkan bisa diperjuangkan oleh Partai Golkar dan Koalisi Merah Putih nantinya di dalam parlemen,” kata Aburizal.
Menurutnya, usai RUU Pilkada selesai, ada tiga UU yang akan dirubah oleh Koalisi Merah Putih. Tiga UU itu antara lain, UU Perbankan Nasional, UU Telekomunikasi, dan UU Minerba.
“Kita bisa lihat UU Perbankan Nasional, UU Telekomunikasi, UU tentang Minerba, tentu dimulai dengan UU yang mengatur Pilkada,” jelasnya. (ph)