Kiev, LiputanIslam.com — Uni Eropa mengecam pemilihan umum yang digelar oleh kelompok separatis di wilayah Donetsk dan Luhansk, Ukraina Timur, hari Minggu (2/11). Uni Eropa menyebut langkah itu sebagai “aksi ilegal yang menjadi hambatan baru bagi perdamaian”.
Hal itu disampaikan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini, sebagaimana dilaporkan BBC News, Senin (3/10). Kecaman serupa diberikan oleh pemerintah Ukraina yang menyebutnya sebagai tindakan “lelucon”.
Namun sebaliknya, Rusia menyatakan langkah tersebut sebagai “kehendak rakyat yang harus dihormati”.
Sementara itu beberapa pejabat komisi pemilu setempat menyebutkan hasil sementara menunjukkan keunggulan Alexander Zakharchenko sebagai kandidat Kepala Pemerintahan Donetsk sedangkan Igor Plotnisky unggul di wilayah Luhansk.
Pada saat yang sama pemilu juga menentukan komposisi anggota parlemen kedua wilayah separatis yang disebut sebagai wilayah Donbas itu.
Dalam perkembangan lain BBC melaporkan, Senin (3/11) bahwa 90 truk militer tidak bertanda pengenal yang mengangkut peluncur-peluncur roket dan senjata lain terlihat melintasi wilayah yang dikuasai separatis. Pada saat yang sama militer Ukraina melaporkan adanya peningkatan aktifitas pasukan dan perlengkapan militer dari Rusia yang melintasi perbatasan menuju Ukrina timur.
Federica Mogherini menegaskan posisi Uni Eropa yang menghendaki pemberontak separatis Ukraina timur untuk tunduk pada perjanjian Minsk bulan September lalu dimana pemilihan umum di wilayah separatis harus berada di bawah hukum Ukraina.
Para pemimpin gerakan separatis mengatakan bahwa sebagai wilayah yang merdeka, mereka tidak perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah Ukriana untuk menyelenggarakan pemilihan umum.
Komisi pemilihan umum lokal menyebutkan sebanyak 3 juta surat suara dicetak untuk pemilihan umum ini.
“Pemilihan ini penting karena akan memberikan legitimasi atas kekuasaan kami dan memberikan kami kesempatan untuk menjauh dari Kiev,” kata Roman Lyagin, kepala komisi pemilu wilayah Donetsk kepada kantor berita AFP.(ca)