Kiev, LiputanIslam.com — Parlemen Ukriana, hari Kamis waktu setempat (4/6) mengadopsi undang-undang yang mengijinkan pasukan asing, termasuk senjata-senjata penghancur massal, masuk ke negara itu.
UU yang diajukan oleh Perdana Menteri Arseny Yatsenyuk sejak bulan Mei itu dimaksudkan untuk memungkinkan kekuatan sekutu Ukraina untuk membantu negara itu dalam bentuk ‘pasukan keamanan dan penjaga perdamaian internasional’, demikian Russia Today melaporkan, Jumat (5/6).
Dalam pernyataan resmi pemerintah yang dipublis di situs resmi disebutkan bahwa misi penjaga perdamaian internasional itu akan dikerahkan ‘atas dasar keputusan PBB atau Uni Eropa’.
Sebelumnya, kehadiran pasukan asing di bawah misi penjaga perdamaian hanya dimungkinkan dengan adanya keputusan presiden. Dengan undang-undang baru ini, keputusan presiden itu tidak lagi diperlukan.
Adapun tentang senjata penghancur massal tersebut, disebutkan dalam undang-undang tersebut disebutkan, “senjata pembawa nuklir dan tipe-tipe senjata penghancur massal lainnya diijinkan di bawah perjanjian internasional dengan Ukraina”.
Tentang masa tugas pasukang asing itu di Ukraina tidak dibatasi secara jelas hingga misi selesai.
Sementara itu terkait dengan konflik yang memanas kembali dengan terjadinya pertempuran sengit di Ukraina timur, jubir pemerintah Rusia Dmitry Peskov hari Kamis (4/6) mengatakan melalui kantor berita RIA Novosti bahwa Ukraina tidak pernah berhenti melakukan provokasi.
Ia berharap semua pihak lebih serius mengkonsentrasikan dalam implementasikan perjanjian Minsk.
“Ini yang kami harapkan dengan sangat serius,” katanya.(ca)