Kiev, LiputanIslam.com — Parlemen Ukraina (Verkhovna Rada) mensyahkan UU yang mengijinkan komandan pasukan militer untuk menggunakan kekuatan fisik untuk mencegah anggotanya melarikan diri dari medan perang. Ini setelah upaya militer negara itu untuk merekrut anggota baru tidak memberikan hasil memuaskan.
Seperti dilansir Russia Today, Jumat (6/2) petang, Parlemen Ukraina mensyahkan UU tersebut dengan dukungan 260 anggota sementara 22 anggota menolak.
Dalam UU tersebut tercantum kalimat bahwa para komandan “berhak secara personal untuk menggunakan kekuatan fisik, wewenang-wewenang khusus dan senjata-senjata dalam pertempuran terhadap prajurit-prajuit yang melakukan tindakan-tindakan kriminal”.
Adapun tindakan-tindakan kriminal yang diancam dengan undang-undang itu di antaranya adalah “ketidak-patuhan, melawan atau mengancam komandan, meninggalkan tugas dan posisi pada unit-unit militer di wilayah pertempuran”.
Dalam bagian penjelasan tentang UU tersebut disebutkan bahwa terdapat pelanggaran-pelanggaran disiplin militer besar-besaran, khususnya desersi dan minum-minum alkohol, selain mengabaikan perintah komandan.
Pada akhir Januari kampanye perekrutan anggota baru militer Ukraina dimulai kembali, ke-empat kalinya sejak terjadinya konflik bersenjata di Ukraina Timur April 2014. Diharapkan Ukraina bisa merekrut 100.000 anggota militer baru hingga akhir tahun ini. Namun pada saat yang sama sebanyak 7.500 personil militer dijatuhi hukuman karena meninggalkan tugasnya.
“Verkhovna Rada telah memberi kewenangan untuk menembaki para desertir. Dengan demikian mereka beresiko menembaki seluruh pasukan. Rakyat tidak ingin terlibat dalam petualangan berdarah,” kata anggota parlemen Rusia Leonid Slutsky dalam akun Twitter-nya.
Ukraina memulai operasi militer pada bulan April 2014 untuk menindas gerakan separatisme di wilayah Ukraina timur, khususnya di wilayah Donetsk dan Luhansk yang berbatasan dengan Rusia. Hingga kini lebih dari 5.000 tewas dan lebih dari sejuta orang terusir dari tempat tinggalnya akibat operasi militer ini. Demikian PBB menyebutkan.(ca)