Kampala, LiputanIslam.com — Pemerintah Uganda akan mengajukan UU anti-homoseksual baru setelah undang-undang yang lama dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Agustus lalu dan dikecam negara-negara barat.
Seperti dilaporkan BBC News, Senin (10/11) petang, UU baru ini tidak menyebutkan homoseksualisme secara eksplisit, melainkan dengan istilah “perilaku tidak wajar”. Namun aktifis homoseksual menuduh RUU tersebut lebih “kejam” dari sebelumnya.
Amerika dan negara-negara barat lainnya membatalkan beberapa program bantuan kepada Uganda setelah diberlakukannya undang-undang anti-homoseksual sebelum dibatalkan Mahkamah Konstitusi.
Sebagai negara berbudaya konservatif dengan sebagian besar rakyatnya beragama Kristen dan Islam, homoseksual sangat ditentang oleh sebagian besar rakyat Uganda. Namun, dengan dukungan negara-negara barat, gerakan homoseksual yang minoritas mampu mempengaruhi keputusan-keputusan politik, termasuk pembatalan UU anti-homoseksual Agustus lalu.
BBC melaporkan, UU baru ini diajukan untuk menarik rakyat kepada pemerintah. Namun UU yang diberi nama “UU Larangan Promosi Praktik-Praktik Seksual Tidak Wajar” ini diperkirakan akan mendapat penolakan negara-negara barat dan aktifis homoseksual lokal, dan bisa berujung pembatalan seperti UU sebelumnya.
Dalam UU baru ini, hukuman maksimal bagi para pelanggarnya adalah 7 tahun penjara, jauh berkurang dari penjara seumur hidup hingga hukuman mati sebagaimana dalam UU sebelumnya.
Seorang menteri, yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan kepada BBC bahwa UU baru ini merupakan “bentuk lebih lunak” dari UU Anti-Homoseksual yang dibatalkan. Dalam UU baru ini disebutkan tentang bentuk-bentuk “promosi”, dan “pendanaan” atas “tindakan-tindakan sek tidak wajar” yang dilarang.
Aktifis homoseksual Frank Mugisha yang mengaku telah mendapatkan salinan RUU tersebut mengatakan bahwa UU yang baru ini akan lebih keras dan kejam dari UU sebelumnya. Sedangkan pencara dan pembela para homoseksual Uganda, Nicholas Opiyo mengatakan kepada BBC bahwa ia yakin UU ini pun akan dibatalkan oleh pengadilan.
Agustus lalu Mahkamah Konstitusi membatalkan UU Anti-Homoseksual karena disahkan oleh parlemen yang tidak mencapai kuorum. Sementara Presiden AS Barack Obama menuduh undang-undang itu sebagai “menjijikkan” dan bersama-sama sejumlah negara barat lainnya menghentikan bantuan kepada Uganda setelah UU itu disahkan.(ca)