Bandung, LiputanIslam.com–Agaknya tak ada warga Bandung dan Jawa Barat pada umumnya yang tak mengenal nama travel Cipaganti. Perusahaan travel yang sangat terkenal ini dilanda prahara dengan ditangkapnya tiga petinggi Cipaganti Group atas tuduhan penipuan nasabah sebesar Rp3,2 triliun hari ini, Selasa 24/6/2014.
Kasubdit III/Jatanras Ditresrkimum Polda Jabar, AKBP Murjoko Budoyono, mengatakan, tersangka AS (52) sejak 2008 hingga 2014 menggunakan kegiatan koperasi untuk menghimpun modal usaha dari para investor.
“Dari 8.700 mitra atau investor terkumpul Rp3,2 triliun dengan sistem bagi hasil 1,6 persen sampai 1,95 persen per bulan,” jelasnya, di Bandung, seperti dikutip okezone.com.
Dengan kesepakatan tersebut, dana akan dikelola oleh koperasi untuk kegiatan pembangunan perumahan, SPBU, transportasi, perhotelan, alat berat, dan tambang.
Namun dari hasi pemeriksaan terhadap para saksi yang ada, ternyata dana tersebut justru digunakan kepada PT Cipaganti Citra Graha Tbk (CPGT) senilai Rp200 miliar, PT Cipaganti Global Transporindo (CGT) senilai Rp500 miliar, dan PT CGP senilai Rp885 juta milik pelaku dengan kesepakatan bagi hasil 1,5 persen dan 1,75 persen.
“Tapi kenyataannya sejak Maret 2014 koperasi gagal bayar dan tidak berjalan sedangkan sisa uang mitra tidak jelas penggunaannya, dan cenderung tidak dapat dipertanggungjawabkan,” terangnya.
Kasus penipuan dengan berlabel koperasi sudah terjadi berkali-kali di Indonesia. Pada bulan Januari lalu, misalnya, Koperasi Titian Rizki Utama diadukan ke Mapolrestabes Semarang. Koperasi yang bergerak di bidang investasi properti, perumahan, peternakan, serta arisan itu menipu nasabahnya hingga milyaran rupiah.
Kasus-kasus ini menunjukkan ada masalah besar dalam pengawasan lembaga keuangan yang menamakan diri koperasi. Analis finansial, Yanuar Rizky, dalam website pribadinya rizky.elrizky.net, menulis bahwa koperasi seharusnya berfilosofi ‘dari anggota untuk anggota’, artinya, anggota ikut bekerja dan terlibat dalam pengelolaan uang. Namun yang banyak terjadi adalah uang dari anggota diserahkan sepenuhnya kepada ‘pengendali’, yaitu pemegang saham utama dalam perusahaan.
Menurut Yanuar, pengumpulan dana publik seperti ini sama dengan investasi model kapitalis dengan tujuan sleeping investor. Seharusnya pemerintah tegas memberikan regulasi dan verifikasi. Jika modelnya bukan member based tetapi investasi, maka izin koperasi jangan diberikan dan harus membentuk lembaga keuangan ke OJK sehingga keuangannya terawasi dengan baik. (dw)