Yogyakarta, LiputanIslam.com — Dengan menolak untuk menerbitkan Perppu guna mencabut UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) versi revisi yang telah disahkan DPR, Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril menduga Presiden mungkin saja terkait dengan kekuatan koruptif di Indonesia.
“Presiden bisa saja jadi bagian dari kekuatan koruptif itu, kalau presiden mempertahankan revisi undang-undang yang seperti sekarang,” ucap Oce.
Ia menilai Presiden tidak responsif dalam merespons aki-aksi di sejumlah daerah yang menuntut pencabutan UU KPK yang sudah disahkan. sikap tak responsif ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Aksi-aksi dalam dua hari kemarin, Senin (23/9/2019) dan Selasa (24/9/2019), salah satu tuntutannya adalah mencabut UU KPK hasil revisi.
Jokowi menyatakan menolak tuntutan pencabutan UU KPK dan tak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu). Sedangkan ia memilih menunda pembahasan RKUHP meskipun sudah masuk dalam agenda pembahasan di DPR. Mengapa untuk KPK tidak?
“Kenapa untuk KPK tidak diperlakukan hal yang sama begitu. Terhadap undang-undang yang lain, Presiden berani mengambil sikap itu, tapi kenapa untuk undang-undang yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi, itu tidak diambil,” ujar Oce.
Pihak DPR dan Pemerintah mengklaim sudah memenuhi tuntutan para demonstran aksi dengan menunda pengesahan RKUHP. Sehingga masyarakat diminta untuk tidak lagi melakukan aksi unjuk rasa. Padahal salah satu tuntutan, yaitu mencabut Revisi UU KPK yang sudah disahkan sebelumnya belum dipenuhi.
Ia pun menyampaikan, akan lebih baik jika revisi UU KPK dibatalkan melalui Perppu. Alasannya, banyak hal yang tak sesuai dalam UU itu.
Menurut dia, hal ini sebenarnya menjadi momentum baik untuk Presiden mengembalikan keadaan dan menolong citranya di mata masyarakat.
Baca juga: Demo Mahasiswa, Korban Luka Hingga Fasilitas Publik Rusak
Ia mengingatkan, jika masyarakat dan kelompok sipil menempuh judicial review terkait sejumlah pasal dalam UU KPK versi revisi, hal ini akan menjadi tamparan bagi Jokowi.
“Kalau judicial review, judicial reviewjustru akan menampar wajah Presiden berkali-kali. Bayangkan saja kalau kemudian di judicial review ternyata dibatalkan. Tentu kepercayaan publik akan semakin menurun kepada pemerintahan. Akan semakin menurun kepada Presiden,” ujar dia. (Ay/Kompas)