Bangkok, LiputanIslam.com — Parlemen Thailand mengesyahkan UU pelarangan praktik adopsi anak komersial bagi warga asing setelah terjadinya 2 kasus besar terkait masalah ini tahun lalu.
Undang-undang itu juga melarang penggunaan agen-agen, atau semua bentuk promosi wanita-wanita yang besedia mengandung anak untuk orang lain. Demikian BBC News melaporkan, Jumat (20/2).
Tahun lalu sebuah kasus adopsi anak yang menderita penyakit “down’s syndrome” menjadi perhatian publik Thailand. Sang ibu yang mengandung anak itu mengatakan, orang tua angkat anak itu menelantarkan anak tersebut dan membawa pergi 2 saudaranya yang sehat.
Dengan undang-undang baru itu, hanya pasangan Thailand yang menikah, atau pasangan menikah dengan seorang suami atau istri warga Thailand yang telah menikah selama 3 tahun yang bisa mengadopsi anak. Namun adopsi anak dengan motif ekonomi dan bisnis sama sekali dilarang dengan ancaman hukuman penjara sampai 10 tahun. Para agen adopsi juga mendapatkan ancaman hukuman.
Tahun lalu kasus bayi adopsi “down syndrome” yang mendapat julukan “baby Gammy” menjadi perhatian publik dunia setelah orang tua angkatnya menelantarkannya setelah membawa pergi 2 saudaranya yang sehat. Ia harus tinggal dengan ibu yang telah melahirkannya di Thailand.
Pemerintah Australia kemudian memberikan hak kewarganegaraan bagi anak itu untuk memungkinkannha mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai.
Kasus kedua disebut dengan “pabrik bayi”, ketika seorang warga Jepang diketahui memiliki 12 anak dari ibu-ibu kandung yang berbeda.
RUU itu sendiri sudah berumur hampir 5 tahun, namun krisis politik yang berkepanjangan mengakibatkannya terkatung-katung. Baru setelah terjadinya 2 kasus yang memalukan itu, pemerintah dan parlemen memberikan perhatiannya kembali.(ca)