LiputanIslam.com — Menemukan akun-akun pendukung teroris transnasional Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) hari ini, semudah membalikkan telapak tangan. Mereka aktif menyebarkan propaganda di media sosial seperti Twitter dan Facebook. Mereka juga memiliki website-website yang secara berkelanjutan melaporkan kondisi terkini dari Irak dan Suriah. Contohnya di Indonesia. Walau ISIS telah resmi dilarang oleh pemerintah, namun para pemuja ISIS tetap eksis.
Berbagai aksi teror yang dilakukan kelompok ini, tak pelak memunculkan perlawanan dari berbagai pihak. Termasuk kelompok hacker. Anonymous misalnya. Kelompok hacker ini telah mendeklarasikan perang terhadap ISIS, dan menurutnya, ribuan akun pendukung ISIS telah berhasil diretas.
Namun ada fakta menarik yang berhasil diungkap baru-baru ini. Grup hacker VandaSec, yang juga berhasil meretas, mengklaim bahwa akun-akun pendukung ISIS di media sosial dijalankan dari IP addresses yang terhubung dengan Departemen Tenaga Kerja dan Pensiun (DWP) Inggris.
Grup yang digawangi oleh empat anak muda yang ahli di bidang komputer ini menemukan bukti setidaknya tiga akun pendukung ISIS yang terlacak, merupakan milik kantor DWP, di London. Setiap akun yang login baik dari komputer maupun smartphone, menggunakan IP address tersebut. Para hacker menunjukkan kepada Miror.uk IP addresses yang digunakan oleh trio hijadis itu untuk mengakses akun Twitter. Lantas, akun tersbut digunakan untuk melakukan propaganda dan perekrutan calon jihadis secara online.
Sekilas, IP address tersebut tampaknya berbasis di Arab Saudi. Namun setelah diselidiki lebih lanjut dengan menggunakan perangkat khusus, ternyata IP addresses tersebut milik kantor DWP.
“Tidakkah Anda berpikir bahwa hal ini terlihat aneh? Kami melacak IP addresses ini ternyata ada di London, yang merupakan “rumah” dari layanan intelejen Inggris,” ujar hacker, seperti dilansir Miror.uk, (15/12/2015).
Penemuan dari Vandasec ini memunculkan dugaan bahwa seseorang dari kantor DWP memang mengoperasikan akun pendukung jihadis, atau bisa jadi, akun tersebut sengaja diciptakan oleh intelejen untuk menjebak calon jihadis.
Ketika Miror.uk mencoba kembali melacak IP addresses yang diberikan oleh Vandasec, ditemukan serangkaian transaksi rahasia yang terjalin antara Inggris dan Arab Saudi.
Ternyata, pemerintah Inggris menjual dalam jumlah besar IP addresses kepada dua perusahaan Arab Saudi. Setelah transaksi tersebut diselesaikan pada bulan Oktober tahun ini, lantas digunakan oleh para ekstremis untuk menebarkan pesan-pesan kebencian.
Meskipun DWP membantah tudingan bahwa mereka adalah pemilik IP addresses tersebut, namun Jamie Turner, ahli dari PCA Predict menemukan catatan penjualan IP addresses, termasuk yang dijual ke Arab Saudi pada bulan Oktober lalu.
Ia memberitahu Mirror.uk bahwa IP addresses akan tetap kembali terlacak sebagai milik DWP karena catatan IP adresses tersebut belum benar-benar diperbaharui.
Akhirnya, Kantor Kabinet kini mengakui bahwa mereka menjual IP addresses tersebut kepada Saudi Telecom dan Saudi-based Mobile Telecommunications Company pada awal tahun ini. Tujuannya, untuk meniadakan banyaknya IP addresses yang mereka miliki.
Dengan kata lain, menurut mereka, pemerintah Inggris tidak bisa mengontrol penggunaan IP addresses yang telah dijual tersebut.
Juru bicara Kantor Kabinet berkata, “Pemerintah memiliki jutaan IP addresses yang tidak digunakan, dan kemudian kami jual untuk mendapatkan timbal balik, demi para pembayar pajak yang telah bekerja keras.”
“Kami telah menjual IP addresses tersebut dalam jumlah besar, baik ke perusahaan-perusahaan di Inggris maupun di luar negeri, yang memungkinkan pelanggan mereka untuk terhubung dengan internet. Kami telah memikirkan dengan baik kepada perusahaan mana kami menjualnya, tetapi bagaimana pelanggan mereka menggunakannya, itu di luar kontrol kami.”
Pemerintah tidak mengungkapkan berapa banyak hasil penjualan IP addresses kepada perusahaan Arab Saudi tersebut, dengan pertimbangan bahwa hal itu bersifat sensitif.
Hanya saja, ada hal yang sangat mencurigakan. Mengapa Departemen yang terlibat dalam transaksi jual-beli IP addresses tersebut adalah Departemen Tenaga Kerja dan Pensiun, yang oleh grup hacker tersebut, disebut berada dalam “rumah” layanan intelejen Inggris? Mengapa bukan Departemen Teknologi dan Informasi?
Hal yang tak kalah mencurigakan lainnya adalah mengapa pemerintah Inggris awalnya membantah tuduhan? Barulah setelah ada data-data diungkap oleh Jamie Turner, juru bicara Kantor Kabinet mengakui bahwa transaksi jual beli IP addresses tersebut memang benar adanya. Apa yang sebenarnya mereka sembunyikan?
Jika kita mengikuti perkembangan konflik Suriah, sebenarnya fakta ini tidaklah terlalu mengejutkan. Ingatkah Anda pada bulan Februari lalu, ketika seorang anggota Parlemen Irak menyatakan bahwa pasukan Irak berhasil menembak jatuh dua pesawat Inggris yang tertangkap menjatuhkan senjata untuk ISIS di provinsi Anbar.
“Komite Pertahanan dan Nasional Parlemen Irak memiliki akses atas foto-foto pesawat Inggris yang membawa senjata untuk ISIS,” ujar Hakem al-Zameli, seperti dilansir FNA.
Tentu saja, pemerintah Inggris bisa berkilah ataupun membantah bahwa mereka mendukung ISIS dan teroris lainnya di Suriah secara langsung maupun tidak langsung. Namun yang namanya bangkai, serapat apapun disembunyikan, kelak bau busuknya akan tercium juga. (ba)