LiputanIslam.com– Parlemen Eropa dilaporkan telah mengesahkan draf yang menyatakan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) sebagai bagian dari “organisasi teroris”.
Setelah Donald Trump mencantumkan IRGC dalam daftar kelompok-kelompok teroris 3 tahun silam, tindakan Parlemen Eropa pada hakikatnya membuktikan bahwa Benua Biru dalam tahun-tahun terakhir ini adalah “peniru total Paman Sam” dalam kebijakan-kebijakan luar negerinya.
Hal yang patut dicamkan adalah Eropa begitu patuh dan tunduk terhadap AS, sehingga tidak membedakan apakah Partai Republik atau Demokrat yang memegang kendali di Gedung Putih.
Baru-baru ini, Ketua Dewan Hubungan Luar Negeri Senat AS, Bob Menendez dengan tegas mengumumkan, ”Negara-negara Eropa harus bergabung dengan kami dalam mendeklarasikan IRGC apa adanya, yaitu sebuah organisasi teroris.”
Meski dikatakan bahwa keputusan AS-Eropa ini tidak memiliki jaminan yang dibutuhkan untuk dieksekusi dan murni hanya sebuah wacana emosional dan nonprofesional, namun inisiatif untuk mengambil tindakan ini saja sudah menunjukkan bahwa Barat secara kompak berusaha melengkapi kebijakan tekanan atas Iran, demi mendapat keuntungan dalam isu JCPOA dan memaksa Teheran tunduk mutlak kepada tuntutan-tuntutan Barat.
Dalih-dalih Eropa dalam menjatuhkan sanksi atas IRGC perlu dicermati. Mereka menuduh bahwa IRGC bertanggung jawab atas pengeboman, serangan rudal, penyelundupan senjata, teror, dan suplai drone-drone pembunuh, sehingga mesti dijatuhi sanksi.
Pertanyaan utamanya adalah: jika diasumsikan bahwa segala klaim ini benar, semua ini tidak mungkin terjadi hanya dalam beberapa bulan, pekan, atau hari terakhir. Jadi, kenapa Uni Eropa dalam pekan-pekan terakhir baru menyimpulkan bahwa IRGC harus disanksi? Bukankah ini berarti bahwa para perancang skenario ini, sama seperti AS, sudah putus asa karena kerusuhan-kerusuhan di Iran tidak membuahkan hasil? Bukankah tindakan ini adalah pelengkap kebijakan Tekanan Maksimum AS atas Iran selama beberapa tahun terakhir?
Sebelum ini, di saat kerusuhan Iran tengah mencapai puncaknya, klaim pengiriman drone Iran untuk digunakan Rusia di perang Ukraina digulirkan secara masif, yang tetap saja tidak membuahkan hasil. Setelah itu, beberapa waktu lalu diklaim bahwa AS menyita sebuah kapal yang memuat senapan AK-47 dari Iran untuk diselundupkan ke Yaman. Namun klaim ini tidak diverifikasi oleh sumber tepercaya mana pun.
Sehubungan dengan tudingan bantuan drone untuk Rusia, pihak Ukraina tidak hadir dalam pertemuan pertama untuk membahas klaim ini. Dalam pertemuan kedua, Ukraina juga hanya mengandalkan klaim-klaim media, alih-alih bukti yang nyata.
Dengan melihat semua realita ini, satu-satunya alasan untuk tindakan Parlemen Eropa ini adalah berkaitan dengan JCPOA dan upaya Tekanan Maksimum atas Teheran. (af/alalam)