Jakarta, LiputanIslam.com — Terkait masa jabatan presiden menjadi tiga periode, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa hal tersebut bukan urusan menteri, melainkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan partai politik.
“Itu urusan politik, urusan MPR, itu bukan urusan menteri. Tidak boleh menteri bicara 3 periode atau 2 periode. Itu kan keputusan MPR dan partai politik,” ujar Mahfud di Jakarta, Senin (2/12).
Mahfud mengatakan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan baru akan terlibat apabila usulan tersebut berdampak terhadap stabilitas negara.
“Kalau stabilitasnya kita jaga. Kalau mau bersidang nanti ya kita jaga stabilitasnya. Tapi kalau substansinya tidak boleh kita (berkomentar),” kata Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 itu.
Baca juga: Akademisi: Penambahan Masa Jabatan Presiden Buka Peluang Otoritarianisme
Sementara, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menilai usulan penambahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode, merupakan hal yang sangat berbahaya karena dikhawatirkan membuka “kotak pandora”.
“Menurut saya usulan tersebut sangat berbahaya dan bisa membuka ‘kotak pandora’ orang bisa bicara bentuk negara apakah kesatuan atau federal,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/11).
Karena itu dia menilai jangan bermain-main dengan wacana tersebut karena sangat berbahaya.
Menurut dia, memori bangsa Indonesia di tahun 1963 ada keinginan menjadikan Presiden seumur hidup dan diimplementasikan dengan Ketetapan MPR tentang Presiden Seumur Hidup. (Ay/Antara)