Jakarta, LiputanIslam.com– Indonesia Corruption Watch (ICW) mengeluarkan empat pernyataan sikap terhadap keadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Disetujuinya revisi Undang-Undang (UU) KPK oleh pemerintah yakni Presiden Jokowi dan terpilihnya lima pimpinan KPK yang kontroversi menjadi sorotan ICW.
Seperti dilansir liputan6.com pada Sabtu (14/9), berikut empat pernyataan sikap ICW:
- Mendorong seluruh komponen masyarakat, akademisi, mahasiswa, jurnalis, dan organisasi masyarakat sipil untuk makin memperkuat kerjasama dan sinergi untuk terus mendesak pemerintah agar agenda pemberantasan korupsi tidak dikooptasi oleh kepentingan politik kelompok dan golongan.
- Mendorong agar seluruh komponen masyarakat, akademisi, mahasiswa, jurnalis, dan organisasi masyarakat sipil untuk kian memperkuat pengawasan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar KPK tetap berjalan sesuai dengan harapan publik.
- Mendorong agar para pegawai KPK dan seluruh jajarannya membangun soliditas untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan kapasitas organisasi agar Pimpinan KPK terpilih tidak mudah melakukan kesewang-wenangan.
- Mendesak Presiden Jokowi untuk bertanggungjawab dan menepati janji politiknya untuk memperkuat KPK dan pemberantasan korupsi. Janji politik itu perlu diwujudkan dalam sikap presiden terhadap revisi UU KPK yang telah disetujui untuk dibahas. Presiden harus mengambil sikap tegas dengan menolak segala usulan yang akan memperlemah KPK dan tidak menyerahkan proses serta pengambilan keputusan pada perwakilannya, yaitu Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, saja.
Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo menyoroti terpilihnya pimpinan KPK baru punya rekam jejak yang kurang baik. “Salah seorang figur yang dipilih DPR merupakan pelanggar kode etik. Akan tetapi persoalan ini terlewat begitu saja pada setiap tahapan seleksi,” ujarnya. (aw/liputan6/detik).
Baca: Terkait Draft Revisi UU KPK, Presiden Jokowi Tolak 4 Poin dan Setujui 3 Poin