Jakarta, LiputanIslam.com — Media terkemuka Thailand, Bangkok Post merilis editorial yang berjudul ‘Indonesia is Wrong’, pada 5 Januari 2015 yang mengkritik keras kebijakan pemerintah Indonesia menenggelamkan kapal-kapal asing yang melakukan illegal fishing.
Bangkok Post menilai, maraknya illegal fishing yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh ketidakmampuan pihak berwenang RI menjaga kedaulatan wilayahnya.
“Presiden Indonesia mengklaim bahwa sekitar 5.400 perahu melakukan pencarian ikan secara ilegal di perairan negaranya setiap hari. Sederhananya, itu berarti Indonesia tidak mampu menegakkan hukum dan melindungi wilayahnya sendiri. Ini bukanlah hal yang mengejutkan karena karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar dengan 18.307 pulau. Tapi ternyata solusi yang diambil atas ketidakmampuan Indonesia untuk melindungi asetnya, adalah dengan menerapkan hukuman yang berat bagi pelanggar perairan,” tulisnya.
Berikut ini, adalah editorial lengkap dari Bangkok Post;
Laut China Selatan telah menjadi kawasan yang paling tegang di dunia. Bulan lalu kondisi daerah ini sangat berbahaya. Polemik yang masih terjadi adalah China melakukan tekanan secara agresif, mengklaim pulau-pulau yang berada di kawasan tersebut sebagai wilayahnya. Beijing menolak untuk melakukan negosiasi dengan negara-negara di pesisir, yang juga turut mengklaim (sebagai pemilik pulau-red). Manila dan Hanoi baru-baru ini telah mengambil langkah-langkah untuk melawan China.
Dengan menggunakan undang-undang tahun 2009, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno memerintahkan menenggelamkan tiga kapal Vietnam yang ditangkap di perairan Indonesia. Dua minggu kemudian, kembali aparat berwenang meledakkan dua kapal berbendera Papua Nugini. Pada 28 Desember, dua dari lima kapal nelayan Thailand ditahan oleh TNI Angkatan Laut, dan mereka mengundang media-media di Indonesia untuk menyaksikan.
Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa penghancuran kapal nelayan akan memberikan efek jera, sehingga nelayan-nelayan asing tidak akan berani lagi memasuki Indonesia. Tenggelamnya kapal, menurut dia, adalah sebuah shock therapy. Ia mengaku dalam sebuah wawancara dengan media asing bahwa Indonesia telah kehilangan 20 miliar dollar AS pertahun akibat aktivitas illegal fishing.
Angka bisa dikatakan hampir tidak kredibel, dan hanya akan melemahkan argumen yang valid Presiden Widodo. Nelayan asing, termasuk Thailand, tentu tidak memiliki hak untuk menyusup ke wilayah Indonesia. Tapi Indonesia juga tidak kehilangan banyak, karena nelayan asing hanya mengambil sesuatu yang tidak bisa diambil oleh orang Indonesia.
Yang pertama adalah cukup jelas. Presiden Indonesia mengklaim bahwa sekitar 5.400 perahu ikan secara ilegal di perairan negaranya setiap hari. Sederhananya, Indonesia tidak mampu menegakkan hukum dan melindungi wilayahnya sendiri. Ini bukanlah hal yang mengejutkan karena karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar dengan 18.307 pulau. Tapi ternyata solusi yang diambil atas ketidakmampuan Indonesia untuk melindungi asetnya, adalah dengan menerapkan hukuman yang berat bagi pelanggar perairan.
Pemerintah Thailand dan Vietnam tidak menanggapi tindakan keterlaluan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tapi mereka seharusnya merespon. Jakarta harus tahu bahwa tindakan agresif yang merusak itu tidak diterima, kurang bijaksana dan terus terang tidak ramah terhadap mitra dan tetangga ASEAN-nya. Jakarta telah merampas mata pencaharian setidaknya dua atau tiga awak kapal Thailand.
Tindakan seperti ini bisa saja akan mengundang pihak lain untuk balas dendam. Mungkin pemerintah Vietnam misalnya, akan mulai menindak aset Indonesia yang melakukan pelanggaran hukum setempat. Di Thailand, hampir sama banyaknya kapal nelayan asing yang melanggar perairan kita. Dalam beberapa tahun terakhir, pihak berwenang telah menyita ratusan kapal perahu yang melanggar wilayah Thailand, seperti yang berasal dari Vietnam, Kamboja, dan Myanmar.
Indonesia, seperti sembilan mitranya, memiliki kewajiban untuk membantu melindungi ASEAN menjelang integrasi blok regional ke dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sedangkan kebijakan Presiden Widodo untuk menegakkan hukum dengan menempuh jalur kekerasan destruktif sebenarnya merugikan. Presiden mengklaim bahwa “Ini adalah masalah kriminal murni yang tidak ada hubungannya dengan negara tetangga.”
Dia salah. Jakarta telah serupa dengan Beijing, menjelma menjadi negara yang tidak mau membahas sengketa integritas teritorial. Mereka merampas dan menghancurkan kapal nelayan negara tetangga, dan itu adalah tindakan yang tidak ramah. Indonesia perlu rehat sejenak dan membahas masalah ini secara diplomatik, atau beresiko akan mendapatkan ‘strike back’.
Kemenlu: Penenggelaman Kapal Asing Tidak Mencederai Persahabatan Antar-Negara
Menanggapi tudingan ‘Indonesia is wrong’ dari media Thailand, Juru Bicara Kementrian Luar Negeri RI Arrmanatha Christiawan Nasir menegaskan penenggelaman kapal asing tidak ditujukan mencederai semangat persahabatan negara-negara ASEAN.
“Indonesia punya komitmen tinggi kepada ASEAN, termasuk terhadap keamanan dan perdamaian kawasan,” sebut Arrmanatha dalam briefing pers mingguan Kemlu, seperti dilansir liputan6.com, 7 Januari 2015.
“Tak akan ada tindakan dari Indonesia yang ditujukan untuk mengganggu keamanan dan stabilitas kawasan, khususnya di ASEAN,” sambung pria yang akrab disapa Tata itu.
Karena itu itu, penenggelaman kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia merupakan satu tindakan penegakan hukum. Negara-negara yang kapalnya ditenggelamkan juga sudah diberi tahu soal penenggelaman tersebut.
“Pada dasarnya tindakan ini adalah tindakan penegakan hukum untuk mencari jalan terbaik menangkal dan mencegah illegal fishing,” sebut Tata.
Ia menambahkan, terkait komunikasi dengan negara yang kapalnya ditangkap, pemerintah terutama dengan negara ASEAN dan China telah menjalin komunikasi. Menurut Tata, hingga saat ini negara di ASEAN serta negara kawasan mendukung langkah untuk mencegah illegal fishing atau pencurian ikan. Sebab akibat pencurian ikan, Indonesia harus merugi sampai triliunan rupiah. (ba)