Jakarta, LiputanIslam.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus merampungkan dan menetapkan hasil rekapitulasi suara nasional di batas akhir tiga hari mendatang. Namun hingga hari ini, baru 14 provinsi yang berhasil dirampungkan KPU. Penetapan rekapitulasi suara nasional terancam gagal tepat waktu dan atas kegagalan itu, KPU terancam pun sanksi pidana.
Pakar Hukum dan Tata Negara dari Universitas Indonesia (UI) Margarito, hari Selasa (6/5) menjelaskan, presiden harus segera menyelamatkan pemilu dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) pada hari Jumat (9/5) jika hari itu KPU gagal mengesahkan rekapitulasi suara nasional pemilu legislatif sebagaimana yang diamanatkan UU No 8 tahun 2012 tentang Pemilu.
Berdasarkan UU Pemilu, penyelenggara pemilu yakni KPU wajib menetapkan rekapitulasi suara nasional selambat-lambatnya 30 hari setelah berlangsungnya pemungutan suara. Pada pasal 319 UU Pemilu disebutkan, “Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kotamadya secara nasional sebagamana dimaksud dalam pasal 205 ayat (2), anggota KPU dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).”
Menurut Margarito, melihat perkembangan proses rekapitulasi yang sudah berlangsung lebih dari seminggu, sangat berat bagi KPU untuk merampungkan rekapitulasi suara seluruh provinsi tepat waktu.
“Hampir bisa dipastikan tidak. Saya tidak yakin KPU bisa merampungkan pada tanggal 9 Mei nanti,” ujar Margarito kepada media, Selasa (6/5) malam.
Margarito melanjutkan, kemungkinan besar komisioner KPU saat ini menghadapi ancaman pidana sebagaimana bunyi undang-undang di atas. Artinya, hal ini menjadi preseden pertama dalam pemilu di Indonesia di mana komisioner KPU harus diberhentikan di tengah jalan karena ketidakmampuan menetapkan rekapitulasi suara nasional sesuai perintah undang-undang.
“Pidana ini harus diproses. Karena ada pelanggaran etik di situ. Demi hukum, mereka harus diberhentikan, dan diangkat komisioner KPU yang baru,” tutur mantan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara ini.
Perpu yang diterbitkan presiden itu nantinya harus memuat dua hal, yakni memperpanjang masa rekapitulasi nasional, serta memberhentikan komisioner KPU saat ini dan mengangkat komisioner KPU yang baru untuk melanjutkan proses rekapitulasi dan tahapan-tahapan pemilu hingga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.
Sembilan komisioner KPU yang baru dapat diangkat dari peserta fit and proper test anggota KPU yang mendapat suara teratas kedua dalam proses seleksi di DPR lalu.
Margarito menjelaskan, proses penertbitan Perpu tidak memerlukan waktu lama karena ini menjadi prerogratif presiden menghadapi situasi yang darurat. Setelah Perpu diterbitkan, sembilan komisioner KPU yang baru dapat segera dilantik agar proses tahapan pemilu tidak terbengkalai lama.
“Saya kira jika Perpu itu terbit pada tanggal 9 Mei, hari berikutnya KPU yang baru dapat langsung diberikan SK dan sudah harus langsung bekerja. Jika ini berjalan baik, saya yakin tahapan pemilu tidak akan terganggu,” imbuhnya.
Proses rekapitulasi suara nasional dimulai sejak Sabtu (26/4) lalu. Kelambatan rekapitulasi ini salah satunya karena banyaknya interupsi keberatan yang dilakukan para saksi parpol lantaran banyaknya kejanggalan dalam penghitungan versi KPU dan parpol. Kendala lain karena lambatnya proses penghitungan dan rekapitulasi di tingkat bawah. Hingga hari ini bahkan masih ada proses penghitungan suara yang belum selesai di daerah.
Hingga Selasa (6/5), baru sekitar 14 provinsi atau 37 dapil yang berhasil dirampungkan KPU. Total ada 77 dapil dari 34 provinsi yang harus dirampungkan KPU.(ca/detiknews)