Jakarta, LiputanIslam.com — Meski anggota DPR RI disediakan gaji, insentif, dan fasilitas yang fantastis oleh negara, namun tatib persidangan yang baru memungkinkan mereka hanya ‘setor absen’. Padahal tata tertib yang lama, setiap anggota sidang yang datang harus ada absen tanda tangan, sidik jari dan kehadiran fisik.
“Namun di tatib yang baru diubah sedemikian rupa, sehingga tidak butuh kehadiran fisik, cukup absen saja,” ujar Rieke Dyah Pitaloka, politisi PDI Perjuangan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2014), seperti dilansir Kabar24.
Menurut Rieke, kehadiran fisik diperlukan untuk menentukan keputusan penting bagi rakyat, sehingga, kata dia, tata tertib harus segera diubah lagi karena bakal berlaku selama lima tahun ke depan.
“Saat ini kami butuh bantuan rakyat untuk menolak tata tertib DPR yang baru,” ungkapnya.
Ironisnya, dari laporan Kompas, beberapa waktu lalu Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) melansir rincian pendapatan anggota DPR, yaitu sebagai berikut:
Penghasilan
Gaji pokok Rp 4,2 juta
Tunjangan suami istri Rp 420.000
Uang paket Rp 2 juta
Tunjangan jabatan Rp 9,7 juta
Tunjangan PPH Pasal 21 Rp 1.594.345
Total penghasilan kotor Rp 17.914.345
Potongan-potongan:
Iuran wajib 10 persen Rp 462.000
Pajak penghasilan PPH Rp 1.594.345
Total potongan Rp 2.056.345
Penghasilan kotor (Rp 17.914.345) dikurangi potongan (Rp 2.056.345), mendapatkan penghasilan bersih Rp 15,858 juta.
Penerimaan lain-lain:
Tunjangan listrik dan telepon Rp 5,5 juta
Tunjangan peningkatan komunikasi intensif Rp 14,14 juta
Tunjangan kehormatan alat kelengkapan dewan Rp 3,72 j