Jakarta, LiputanIslam.com — Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden Indonesia mengeluarkan klarifikasi atas pernyataan sebelumnya, mengenai pengosongan kolom agama di KTP untuk penduduk yang menganut mazhab Syiah.
“Kami menjelaskan bahwa yang dimaksud JK bukan Syiah karena Syiah kan mazhab dalam Islam. Jadi maksudnya adalah agama yang di luar dari enam agama yang diakui pemerintah, itulah boleh dikosongkan,” kata juru bicara JK, Abdullah Husain, seperti dilansir Republika, Kamis 13 November 2014.
Husain menjelaskan seseorang tidak dapat dipaksakan untuk memilih salah satu dari enam agama yang diakui pemerintah dengan mencantumkan dapat KTP miliknya. Sedangkan warga tersebut tidak memeluk agama tersebut.
“Kebijakan ini adalah warisan pemerintahan atau Mendagri yang terdahulu, yang sekarang hanya melanjutkan,” jelasnya.
Sebelumnya JK mengatakan masalah keyakinan merupakan masalah pribadi warga. Sehingga pemerintah tidak akan memaksakan warganya untuk memilih salah satu dari enam agama yang diakui pemerintah.
“Kalau dia agamanya bukan Islam, bukan Kristen, bukan Khatolik, bukan Budha, bukan Hindu, dan Khonghucu. Katakanlah dia Syiah, nah itu kosongkan saja,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, wacana pengosongan kolom agama di KTP menjadi isu hangat akhir-akhir ini. Penduduk Indonesia yang menganut di luar enam agama yang diakui pemerintah, boleh mengosongkan pada kolom agama. Saat ini, ada beberapa aliran kepercayaan seperti Sunda Wiwitan, Tri Dharma, Kaharingan, Kejawen, yang jumlahnya tidak sampai 1% penduduk Indonesia.
Sedangkan Syiah, adalah salah satu mazhab sah dalam Islam, sebagaimana tercantum dalam Risalah Amman, yaitu sebuah deklarasi yang diterbitkan pada 9 November 2004 (27 Ramadan 1425 H) oleh Raja Abdullah II bin Al-Hussein dari Yordania yang menyerukan toleransi dan persatuan dalam umat Islam.
Risalah ini ditandatangani juga oleh wakil-wakil resmi dari Indonesia, KH. Hasyim Muzadi (PBNU), Prof. Dr. Dien Syamsuddin (Muhammadiyah) dan Maftuh Basyuni (wakil pemerintah). Saat itu, ada sekitar 200 ulama berbagai mazhab dari lebih 50 negara yang tanda tangan dan hingga kini proses penandatanganan masih berlanjut. Saat ini sudah lebih dari 500 ulama dunia yang tanda tangan. (ba)