Suu Kyi Undang Investor untuk Berinvestasi di Rakhine
Naypyidaw, LiputanIslam.com—Penasehat Negara (state counsellor) Myanmar, Aung San Suu Kyi, mengatakan kepada para investor global untuk berhenti memfokuskan diri pada ‘aspek negatif’ di Rakhine, kawasan dimana 750.000 populasinya (etnis Rohingya) telah melarikan diri. Hal itu disampaikan Suu kyi saat membuka pameran investasi di pantai Ngapali pada hari Jumat (22/2). Dalam pidatonya, ia menekankan pentingnya praktik bisnis yang bertanggung jawab dan hanya menyinggung singkat konflik yang telah mengacaukan Rakhine dan sama sekali tidak menyebut Rohingya.
“Sudah terlalu lama, perhatian masyarakat internasional telah difokuskan secara sempit pada aspek-aspek negatif yang terkait dengan masalah di Rakhine utara daripada pada gambaran yang lebih besar yang menunjukkan potensi besar negara ini untuk perdamaian dan pembangunan,” kata Suu Kyi.
Eksodus Rohingya
Dalam pembukaan pameran investasi yang dihadiri oleh pejabat Myanmar, staf PBB dan investor serta diplomat yang sebagian besar dari Jepang, Korea Selatan, dan tempat lain di Asia itu, Suu Kyi mengatakan pemerintahnya mengakui ada “tantangan berat” yang tengah dihadapi di negara bagian Rakhine dan melakukan yang terbaik untuk mengatasinya. Etnis Rohingya disebut-sebut sebagai “minoritas paling teraniaya di dunia.” Sejak akhir 2017, sekitar 750.000 etnis Rohingya telah melarikan diri dari negara bagian Rakhine ke Bangladesh, dengan membawa kisah-kisah pemerkosaan, penyiksaan, dan pembantaian di tangan pasukan keamanan Myanmar.
Myanmar membantah tuduhan itu dengan mengatakan bahwa pasukan keamanan mereka memerangi pemberontak bersenjata. Namun, misi pencari fakta PBB melaporkan tahun lalu bahwa kampanye militer 2017 dirancang dengan “niat genosida”.
Ramah investasi?
Peraih Nobel itu berjanji untuk membuat Myanmar lebih ramah investasi karena pemerintahnya berusaha mengembalikan gairah investasi di negaranya. Sejak eksodus Rohingya memicu kemarahan global, terjadi penurunan investasi asing. Uni Eropa telah memperingatkan akan memberlakukan sanksi perdagangan terhadap Myanmar, yang berpotensi melucuti negara itu dari akses bebas tarif ke blok perdagangan terbesar di dunia. Langkah-langkah tersebut dapat mencakup industri tekstil Myanmar yang menguntungkan dan berpotensi membahayakan ribuan pekerjaan.
Beberapa ahli memperingatkan fokus pada solusi ekonomi untuk masalah Rakhine dapat memperkuat marginalisasi Rohingya yang kebanyakan tidak memiliki kewarganegaraan.Sebuah laporan khusus Reuters pada bulan Desember mengungkapkan bahwa para pejabat telah membangun rumah baru bagi umat Buddha di mana Rohingya pernah tinggal, membuat kembalinya banyak pengungsi ke rumah asli mereka menjadi mustahil. (ra/aljazeera)
