Naypydaw, LiputanIslam.com–Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi akhirnya buka suara untuk mendukung kebijakan pemerintahnya dalam menghadapi kejahatan kemanusiaan terhadap Muslim Rohingya di Rakhine state. Hal ini dilakukan setelah dia menghadapi kecaman internasional karena pengabaiannya atas genosida oleh militer Myanmar dan kelompok Budha.
Pada hari Selasa (19/9/17), Suu Kyi muncul dan memberikan pidato di depan publik untuk pertama kalinya sejak 25 Agustus. Dalam pidatonya, Suu Kyi mengklaim bahwa kebanyakan desa Muslim tidak terkena serangan itu. Dia pun mempertanyakan alasan mengapa eksodus ke Bangladesh masih berjalan sampai sekarang, padahal sudah tidak ada operasi serangan lagi sejak 5 September.
Ia mengatakan, ada “tudahan dan konter-tuduhan” yang harus diinvestigasi sebelum pemerintahnya melakukan aksi apapun.
Wanita yang mendapatkan penghargaan Nobel perdamaian itu mengaku tidak takut atas pengamatan dunia internasional atas pemerintahnya dan berkomitmen mencari solusi terbaik untuk situasi di Rakhine.
Dia menyatakan bahwa pemerintah Myanmar siap memverifikasi status nasional pengungsi Rohingya.
“Kami siap melakukan proses verifikasi kapanpun,” tegasnya.
Namun, dalam pidatonya tersebut, Suu Kyi tetap tidak mau menggunakan sebutan Rohingya bagi kelompok minoritas itu.
Serangan brutal terhadap Rohingya disebabkan oleh Myanmar yang tidak mau mengakui mereka sebagai warga legal. Myanmar telah menolak memberikan hak kependudukan terhadap 1,1 juta warga Muslim Rohingya selama beberapa dekade.
Karena status tanpa negara itu, Muslim Rohingya tidak bebas beperjalanan, mempraktikkan agama, dan kesulitan mengakses perawatan kesehatan, makanan, dan pendidikan. (ra/presstv)