New York, LiputanIslam.com — Bertentangan dengan fakta historis, demografis dan prinsip-prinsip demokrasi, Sidang Umum (SU) PBB hari Kamis (27/3) menolak referendum pemisahan Krimea dari Ukraina. Resolusi penolakan tersebut didukung oleh 100 negara anggota PBB, 11 lainnya menentang dan 58 abstein.
Ke 11 negara yang menentang resolusi adalah Rusia, Armenia, Belarus, Bolivia, Kuba, Korea Utara, Nikaragua, Sudan, Suriah, Venezuela dan Zimbabwe.
Resolusi SU PBB tersebut menyebutkan “menegaskan komitmen atas kedaulatan, kebebasan politik, integritas teritorial dan kesatuan Ukraina, dalam batas wilayah yang diakui secara internasional.”
Resolusi juga mendesak semua anggota PBB untuk “mencegah dan menahan diri dari tindakan-tindakan yang ditujukan untuk menciptakan perpecahan parsial maupun keseluruhan dari kesatuan nasional Ukraina”.
Namun berbeda dengan resulusi di Dewan Keamanan (DK), resolusi SU tidak memiliki kekuatan hukum yang memaksa dan hanya bersifat normatif, atau sekedar pandangan umum negara-negara di dunia.
Dalam komentarnya atas resolusi tersebut, dubes Amerika untuk PBB, Vitaly Churkin mengatakan kepada media Rusia RIA Novosti, bahwa kekhawatiran Rusia akan terisolasi oleh masyarakat internasional menyusul referendum di Krimea sebagai tidak terbukti. Ini berdasar perhitungannya bahwa resolusi tersebut hanya didukung oleh 100 anggota dari 198 negara anggota.
Churkin, dalam pidatonya menjelang pemungutan suara, menyebut rancangan resolusi tersebut sebagai “konfrontatif” karena telah mengabaikan hak rakyat Krimea untuk menentukan nasibnya sendiri sebagaimana dijamin oleh prinsip dasar PBB.
Churkin mengingatkan bahwa keinginan penggabungan Krimea dengan Rusia tidak datang dari Rusia, melainkan dari rakyat Krimea sendiri. Referendum tersebut, sebut Chirkin lagi, dipicu oleh sikap permusuhan yang dilakukan rezim Ukraina terhadap rakyat Krimea, seperti melarang penggunaan bahasa Rusia dan ancaman mengirim para militan anti-Rusia ke Krimea.
Yang diperlukan saat ini katanya, bukan resolusi PBB, melainkan tindakan nyata untuk membantu rakyat Krimea.
Pembuatan draft resolusi itu sendiri memerlukan usaha keras, dan demi tidak mempermalukan Rusia, tidak ada satupun kalimat yang menyebutkan kata “Rusia”.
Pada tgl 19 Maret lalu Rusia dengan hak vetonya menggagalkan rancangan resolusi DK PBB tentang pengutukan referendum Krimea, sementara Cina menyatakan abstein. Rusia juga memveto resolusi DK PBB yang telah dimoderasi dengan bahasa “tidak valid”, perihal referendum di Krimea.
Pada tgl 16 Maret lalu lebih dari 80% dari penduduk Krimea menyatakan pemisahan diri dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia, melalui referendum yang diakui para pengamat internasional berjalan sangat demokratis. Krimea sendiri adalah bagian dari Rusia, yang karena motif politik tertentu dipisahkan dari negara induknya oleh diktator komunis Nikita Khurchev dan dihadiahkan kepada Ukraina pada tahun 1954.(ca/russia today/wikipedia)