Jakarta, LiputanIslam.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif menyambut baik atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada terkait syarat mantan terpidana perkara korupsi maju dalam pildaka.
“Itu kami harus menghargai putusan itu dan saya pikir ini juga harus disambut baik baik oleh pemerintah maupun parlemen ataupun partai politik,” ucap Syarif di Jakarta, Rabu (11/12).
“Karena terus terang banyak mendapatkan juga laporan dari kader partai politik yang bagus ini ngapain saja, sih. Kami yang bagus-bagus meniti karier dari bawah sampai ke atas ini kami tidak pernah di-support malah karena ada uangnya men-support mantan napi. Ngapain seperti itu,” ungkap Syarif.
Ia menyatakan bahwa permasalahan tersebut juga berdasarkan penelitian antara lembaganya dan Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI) dan parpol tentang kaderisasi dan penegakan etik parpol.
Ini kader-kader yang baik ini mengeluh karena tidak mendapatkan support dari parpolnya bahwa tiba-tiba ada ‘kutu loncat’ dari luar karena bawa uang gede ada kabarnya di-push jadi anggota legislatif, jadi wali kota, bupati, gubernur seperti itu. Jadi, paslah itu, terima kasih kepada MK itu putusan progresif,” tuturnya.
Baca juga: Soal Mantan Napi Korupsi Nyaleg, Komnas HAM Hormati Putusan MK
Sebelumnya, MK mengabulkan permohonan adanya masa tunggu bagi mantan terpidana selama 5 tahun sebelum mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
KPK pun meminta agar hasil putusan MK tersebut segera dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). (Ay/Antara/Sinar Harapan)