Jakarta, LiputanIslam.com — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada terkait syarat mantan terpidana perkara korupsi maju dalam pilkada.
“Itu harus kita hormati sebagai sebuah keputusan hukum di negeri yang kita sebut sebagai negara yang berdasarkan kepada hukum,” ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Rabu (11/12).
Menurut Taufan, putusan MK tersebut mengatur tentang hak politik mantan narapidana, dan bukan mengenai hak asasi manusia yang bersifat absolut.
Sehingga, kata dia, pembatasan, pengurangan, atau penundaan terhadap hak politik seseorang memang dimungkinkan dilakukan sepanjang melalui mekanisme yang benar. Mekanismenya adalah melalui putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak ada aturan yang dilanggar dalam putusan MK tersebut.
“Jadi Komnas HAM menghormati karena tidak ada prosedur yang dilanggar. Hakim konstitusi memiliki otoritas untuk memutuskan apakah hak seseorang atau sekelompok orang itu bisa dibatasi, ditunda atau dikurangi,” ujar Taufan.
Baca juga: Stafsus: Jokowi Dukung Upaya Pencegahan Korupsi
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada terkait syarat mantan terpidana korupsi mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Gugatan tersebut diajukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
MK dalam putusannya mengatakan bahwa mantan narapidana kasus korupsi harus menunggu jeda waktu Iima tahun setelah melewati masa pidana penjara dan mengumumkan mengenai Iatar belakang dirinya jika ingin mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati atau wali kota. (Ay/Antara/Republika)