Jakarta, LiputanIslam.com–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki temuan mengejutkan yang tersembunyi dari publik: dalam 28 tahun, negara rugi 185 triliun rupiah akibat limbah tambang PT Freeport Indonesia.
Namun, atas sedemikian besar kerugian yang dialami, tidak ada sanksi bagi perusahaan asal Negeri Paman Sam itu. Tidak pula ada pertobatan, atau denda sepeser pun.
Mengutip laporan dari Indopress.id, berdasarkan hitungan Kementerian Lingkungan Hidup pada 1997, limbah tambang emas dan tembaga di Papua sejak resmi beroperasi pada 1972 adalah sebanyak 253 juta ton.
“Di Amerika Serikat, kampung halaman induk Freeport, Freeport McMoran, limbah semasif itu — setara sampah 250 juta penduduk Indonesia selama empat tahun berturut-turut — bisa menggergaji brankas laba perusahaan dan kemungkinan berujung pencabutan izin permanen. Tapi alih-alih pecut sanksi atau kewajiban yang lebih ringan semisal membersihkan lingkungan yang tercemar, hitungan itu justru menjadi dasar bagi Kementerian Lingkungan Hidup, pada 1997, untuk memberi Izin Lingkungan atas rencana perusahaan meningkatkan produksi hampir dua kali lipat menjadi 300.000 ton per hari,” tulis Indopress.id dalam artikel mereka yang dirilis sebulan yang lalu.
Berdasarkan audit BPK yang diperoleh salinannya oleh Indopress pada Desember 2017, izin lingkungan yang dikantongi Freeport mengandung catat prosedural dan gagal menutup pintu kerusakan lingkungan.
Pemeriksaan redaksi atas dokumen audit menunjukkan kentalnya blunder birokrasi, yang ditandai dengan ketakbecusan, kurangnya koordinasi, nyali, inisiatif, perencanaan dan pengawasan paripurna atas lingkungan tambang. Manuver Freeport berkelit dari aturan anyar pertambangan memperdalam tekanan pedal bencana lingkungan di Papua.
Freeport ternyata mengadopsi cara paling primitif dan murah dalam pembuangan limbah, yaitu membuang langsung ke sungai. Dengan lanskap Mimika yang bergunung-gunung, beribu-ribu ton limbah siang malamnya meluncur dari pabrik pengolahan di ketinggian 2.800 meter, masuk dan menari di antara kelokan curam Sungai Aghawagon hingga 50 kilometer ke arah selatan, dan mulai mengendap dalam jumlah masif bersama sedimen alami sungai.
Menurut dokumen, jasa ekosistem yang “dikorbankan” Pemerintah demi pertambangan Freeport mencapai US$ 13.592.299.294. Dengan menggunakan asumsi kurs tengah Bank Indonesia, BPK mencantumkan total kerusakan lingkungan 185,01 triliun rupiah selama 28 tahun, periode 1988-2016.
Namun, hampir setahun setelah BPK mengelarkan auditnya, para pejabat di Senayan tidak merepon apa-apa. Menteri Keuangan Sri Mulyani masih berkutat dengan negosiasi serba rahasia dengan Freeport terkait harapan membuncah Pemerintah bisa membeli 51 persen saham Freeport.
“Saat mengumumkan rencana bagi-bagi porsi saham Jakarta dan pemerintah daerah bila divestasi kelar, tak ada satu pun kata yang terucap dari Menteri Sri soal bencana lingkungan di area pertambangan Freeport. Kementerian Lingkungan dan Kementerian Energi sendiri tak kunjung angkat suara mana-mana saja dari rekomendasi BPK yang sudah mereka tunaikan.” papar Indopress. (ra/indopress)