Jakarta, LiputanIslam.com–Keputusan Kementerian Perhubungan untuk mencabut izin terbang AirAsia rute Surabaya-Singapura dengan alasan pelanggaran rute, dibantah oleh Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS). Pasalnya, dalam surat keputusan Kemenhub, disebutkan alasan pencabutan izin adalah karena Air Asia melanggar izin terbang. CAAS menyebut, Air Asia memiliki izin terbang pada hari Minggu dan pemberian izin adalah kesepakatan bersama antara Indonesia-Singapura.
Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. AU. 008/1/1DRJU-DAU-2015 per tanggal 2 Januari 2015 menyebutkan maskapai AirAsia Indonesia rute Surabaya-Singapura dibekukan sementara terhitung 2 Januari 2015 sampai dengan hasil evaluasi dan investigasi. Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara No AU.008/30/6/DRJU.DAU-2014 tanggal 24 Oktober 2014 perihal izin Penerbangan Luar Negeri Periode Winter 2014/2015, rute Surabaya-Singapura yang diberikan kepada Indonesia AirAsia adalah hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dengan demikian, Air Asia dianggap melanggar izin dengan menerbangkan pesawatnya ke Singapura pada hari pada Minggu (28/12/2014) yang berujung naas.
Sebaliknya,CAAS menyatakan bahwa pesawat AirAsia QZ8501 memiliki jadwal penerbangan dari Surabaya ke Singapura pada Minggu (28/12/2014). Menurut otoritas penerbangan sipil Singapura ini, perizinan rute Bandara Juanda Surabaya di Indonesia ke Bandara Changi di Singapura bagi maskapai AirAsia merupakan kesepakatan kedua negara.
“Melalui persetujuan otoritas kedua negara, AirAsia perwakilan Indonesia boleh melakukan penerbangan Surabaya-Singapura setiap hari. Jadwalnya, tiba di Bandara Changi pada 08.30 dan berangkat ke Surabaya pada 14.10 per hari,” begitu pernyataan resmi CAAS yang dikutip dari The Straits Times, Sabtu (3/1/2015).
CAAS menegaskan, persetujuan Indonesia-Singapura terhadap jadwal penerbangan tersebut diberlakukan sejak 26 Oktober 2014 sampai 6 Maret 2015.
“Dengan demikian, penerbangan AirAsia QZ8501 pada Minggu (28/12/2014) telah disetujui karena ada hak lalu lintas udara yang tertera dalam perjanjian layanan udara bilateral, dan slot di Bandara Changi yang tersedia,” tandasnya.
Tanggapan Mantan Kemenhub
Pak Jusman Syafii Djamal, mantan Menteri Perhubungan Indonesia, menyatakan, terbangnya sebuah pesawat adalah melalui rantai proses, bukan keputusan satu pihak saja. Sebagaimana dikutip jurnalis Uni Lubis dalam websitenya, unilubis.com, Syafii mengatakan, “Tolong di-check bagaimana tata cara sanksi ini dijatuhkan. Apa telah ada penyelidikan mendalam sebelumnya? Apa Direktur Operasi Maskapai telah diperiksa? Apa Kepala Bandara Juanda telah diperiksa ? Apa otoritas Bandara telah diperiksa? Apa Slot Coordinator telah diperiksa ? Apa Direktur pemberi izin rute juga telah diperiksa. Sebab ini sebuah mata rantai proses. Sebab tak mungkin ada pilot yang berani terbang jika tidak ada izin rute yang resmi. Tak mungkin counter check-in dan gate dibuka oleh Manajer Bandara Juanda jika tidak ada izin slot yang resmi. Apalagi jika tidak ada clearance kelaikan udara dan tidak ada clearance manifest dari Otoritas Penerbangan.”
Lebih lanjut, Syafii menyatakan, ATC tak mungkin melayani adanya permintaan izin take-off dan landing pesawat tanpa izin.
“Apalagi bandara yang dituju adalah Changi Singapura yang terkenal sangat ketat. Tak mungkin mereka mau menerima “pesawat hantu” yang angkut penumpang bertiket kalau tak berizin resmi. Sukar dipercaya Changi Airport mau menerima “Ghost Airplane” mendarat di landas pacunya, menyediakan gate dan membuka counter imigrasi jika pesawat AirAsia ini mendarat nantinya. Dan apa benar manajemen AirAsia sebagai perusahaan publik yang listed di pasar saham dengan GCG baku serta AirAsia yang terkenal sebagai kumpulan entrepreneur hebat berintegritas bisa mengorbankan ‘brand name Ai Asia’ yang menyandang nama negara Malaysia, hanya untuk satu keuntungan kecil yang tak seberapa? Sehingga harus melakukan proses ilegal permit seperti itu?” lanjut Pak Jusman. (fa)