Jakarta, LiputanIslam.com — Perpecahan dalam tubuh PP yang kian meruncing, diduga merupakan sinyal PPP untuk hengkang dari Koalisi Merah Putih dan bergabung dengan pemerintahan Jokowi-JK. Pernyataan dan sikap dari petinggi partai, semakin menguatkan indikasi bahwa partai berlambang Ka’bah itu tidak akan bisa jauh-jauh dari kekuasaan.
Apa saja isyarat-isyarat yang diperlihatkan oleh PPP?
Pertama, berencana menghadiri Rakernas PDI Perjuangan akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 19-21 September di Kota Semarang, Jawa Tengah.
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Zarkasih Nur mengatakan Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Emron Pangkapi dan Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy akan memenuhi undangan PDI Perjuangan untuk hadir di acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P. Kehadiran dua elite PPP itu telah dipastikan oleh Zarkasih pada Kamis, 18 September 2014.
“Emron bilang ada undangan dari PDI-P. Saya katakan harus berangkat. Yang berangkat Pak Emron dan Pak Sekjen (PPP),” kata Zarkasih, seperti dilansir Kompas.
Kedua, faktor kedekatan Megawati dengan Hamzah Haz. Seperti diketahui, Mega dan Hamsah pernah berduet sebagai presiden dan wakil presiden.
“Pak Suharso dan Pak Hamzah Haz cukup dekat dengan kubu Jokowi-JK. Karena hubungan memang harus terjalin. Rakernas nanti akan menentukan sikap politik PPP terhadap pemerintah,” tandas Zarkasih.
Ketiga, adanya desakan dari internal partai untuk turut bergabung di dalam pemerintahan. Zarkasih Nur mengaku, bergabungnya partai di Koalisi Merah Putih tak sepenuhnya didukung oleh kader-kader PPP sejak awal. Selain itu, banyak desakan-desakan di internal yang ingin PPP gabung ke Jokowi-JK.
“Karena dalam perjalanan kawan-kawan menghendaki ada di pemerintahan Jokowi-JK. Karena mereka menganggap yang di Koalisi Merah Putih itu darurat. Pada intinya ingin dibicarakan bersama,” jelas Zarkasih.
Forum Penyelamat PPP juga mengisyaratkan adanya upaya kerjasama dengan pemerintahan Jokowi-JK.
“Memang ada yang mengedepankan kepentingannya untuk kekuasaan. Namun pada intinya PPP tidak ada oposisi. Pemerintah sah saat ini, yaitu Jokowi-JK kami dukung, manakala berbuat benar, tapi kalau menyimpang akan kami tegur,” kata Muhammad Rodja, ketua Forum Penyelamat PPP. (ph)