Jakarta, LiputanIslam.com — Berhembus kencang kabar terkait dihapusnya Kementrian Agama, menuai reaksi pro –kontra dari berbagai pihak. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pun angkat bicara mengingatkan Jokowi. Seperti apa?
“Sejarah bangsa ini masih mudah ditelusuri dan dibaca, termasuk sejarah keberadaan Kementerian Agama yang sangat berkaitan dengan perdebatan tentang Pancasila, Islam, nasionalisme, komunisme, dan sekulerisme. Saya yakin duet Jokowi-JK tidak akan menghapus Kementerian Agama,” Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Sulton Fatoni, di Jakarta, Selasa, 16 September 2014 seperti dilansir Kompas.
Menurutnya, keberadaan Kementrian Agama tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang bangsa Indonesia, karena merupakan simbol atas substansi kesepakatan untuk menempatkan Pancasila sebagai dasar negara.
“Saya ingat pernyataan Kiai Wahid Hasyim, salah seorang pendiri republik ini, bahwa Kementerian Agama ini pada hakikatnya adalah jalan tengah antara teori memisahkan agama dari negara dan teori persatuan agama dan negara,” katanya.
Lantas, bagaimana dengan wacana Kementerian Wakaf, Haji, dan Zakat?
“Kementerian Agama itu menyangkut ideologi masyarakat Indonesia, sedangkan Kementerian Wakaf, Haji, dan Zakat tak jauh-jauh dari urusan materi. Selama ini soal materi kan sudah ada yang mengurus,” ujar Sulton.
Dari pantauan Liputan Islam, di media sosial juga berkembang opini yang mendukung adanya Kementrian Agama, namun ada juga yang mendukung Kementerian Wakaf, Haji, dan Zakat.
Argumen yang digunakan oleh pendukung Kementerian Wakaf, Haji, dan Zakat adalah, negara di Timur Tengah seperti Suriah, juga tidak memiliki Kementrian Agama. Suriah mengenal Wizaratul Auqaf atau Kementerian Perwaqafan. Meski demikian, kehidupan beragama tetap berjalan normal.
“Kalau Anda pergi ke Suriah, Anda tidak akan pernah menemukan kementerian agama.Yang ada hanyalah wizaratul auqaf (Kementerian Perwaqafan). Lalu tempat munculnya gerakan IM yaitu Mesir, ternyata juga wizaratul auqaf. Lantas apakah menurut Anda urusan keagamaan di kedua negara ini tidak ada,” tulis Suryandi Temala Sip, yang saat ini bekerja sebagai staf di Kementrian Agama.
“Bahkan di Suriah, khatib Jumat pun ada seleksinya, agar nggak ngawur ilmunya, itu Kementerian Perwaqafan punya urusan. Nama tidak terlalu signifikan, tapi kualitas dan pemberdayaan amat diutamakan,” tambahnya.
Menurut Suryandi, ia merasa lebih nyaman jika Kementrian Agama diganti, karena rasanya tak layak menyandang nama “Kementerian Agama” bila isi pegawainya pun tak mencerminkan keagamaan apalagi pandai (faqih) urusan agama. (ph)