Jakarta, LiputanIslam.com — Setelah resmi sebagai Presiden terpilih 2014-2019, Jokowi memberi peringatan keras pertama bagi aparatur birokrasi di pemerintahan Indonesia. Ia menyerukan aparatur negara untuk bekerja sungguh-sungguh. Mereka yang coba main-main dipastikan bakal menyesal.
“Kalau ada birokrasi yang misalnya di sana ada pungutan, melayani tidak baik atau mengurus izin terlalu lama, sampaikan kepada kami. Suatu saat kantor itu akan saya datangi,” ujar Jokowi.
“Kalau masih ada kantor yang berani mungut sesuatu, melayani rakyat tidak baik, apalagi rakyat kecil disia-siakan, jangan kaget detik itu juga saya datangi mereka. Kalau bisa saya ganti, saya copot saat itu juga,” sambungnya lagi.
Selama ini masyarakat memang mengeluhkan, banyak pelayanan administrasi di banyak kantor pelayanan masyarakat, berbelit-belit dan butuh waktu yang sangat lama.
Contohnya, pembuatan KTP. Di daerah-daerah, banyak dijumpai warga yang mengeluh lantaran lamanya proses pembuatan ktp. Ibu Asniar, warga Umbansari Riau, mengaku harus menunggu berbulan-bulan hingga E-KTp nya jadi.
Lalu pada halaman http://dispendukcapil.surabaya.go.id/, seorang warga juga mengeluh lantaran sudah sebulan mengurus Kartu Keluarga pindahan dari Mojokerto menuju Surabaya belum selesai. Tanpa adanya KK, tidak memungkinkan baginya untuk membuat KTP, padahal, KTP lama telah diminta dispenduk kota sebelumnya.
Tentu saja, pernyataan soal peringatan keras itu pun kemudian mendapat sambutan tepuk tangan meriah oleh seribuan relawan yang hadir pada acara halal bihalal yang digelar Jokowi.
Dari laporan Kompas, Jokowi menegaskan, pelayanan birokrasi di Indonesia harus lebih baik dari sebelumnya. Partisipasi publik untuk melaporkan adanya kejanggalan-kejanggalan seperti itu, lanjut Jokowi, sangat dibutuhkan. Jokowi tidak mau laporan yang diberikan kepadanya terkesan baik-baik saja.
“Jangan laporan yang sampai ke saya yang baik-baik saja. Laporan yang tidak baik juga. Itu supaya bisa kita perbaiki,” ujar Jokowi. (ba)