Jakarta, LiputanIslam.com — Tak ingin menteri-menteri kabinetnya terjerat kasus korupsi, presiden terpilih Joko Widodo siapkan sejumlah langkah khusus untuk mencegah. Apa saja?
Pertama, Jokowi akan menyiapkan sistem pengelolaan keuangan pemerintahan secara elektronik agar mempersempit ruang untuk korupsi. Sistem tersebut telah dilaksanakan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (Baca juga: Hartati Murdaya Bebas, Nunun dan KPK Protes)
“Electronic budgeting, electronic purchasing, electronic catalog, elektronic audit, dan pajak online. Itu semua mengurangi peluang orang untuk korupsi,” ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Kamis, 4 September 2014 seperti dilansir Kompas.
Kedua, Jokowi berkomitmen mendukung penegakan hukum yang tanpa pandang bulu. Jokowi mengapresiasi kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. (Baca juga: Ditetapkan Tersangka, Jero Wacik Tetap Bisa Dilantik Jadi Anggota DPR)
Ketiga, lanjut Jokowi, seleksi orang-orang yang duduk dalam kabinet harus tepat. Seperti yang dilakukan Tim Transisi, pihaknya melihat rekam jejak, menguji integritas, hingga menggali harta kekayaan yang bersangkutan melalui KPK dan PPATK.
Keempat, Jokowi meyakinkan bahwa orang yang duduk di kabinetnya tidak merangkap jabatan di struktural partai politik.
“Tapi, apa semua menjamin dia tidak korupsi? Ya, tidak juga. Misalnya, sekarang kamu baik banget, tapi karena sering digoda jadinya ndak baik. Oleh sebab itu, sistemnya harus dibuat benar untuk meminimalisir,” ujar Jokowi.
Di kabinet Indonesia Bersatu dibawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, baru-baru ini KPK menjerat Menteri ESDM Jero Wacik sebagai tersangka. Sebelumnya, KPK menjerat Andi Malarangeng sewaktu menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga dan Suryadharma Ali sewaktu menjabat Menteri Agama. (ph)